Uncategorized

SIARAN PERS


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


NOMOR : SP.262/SJ.5/IX/2026


ROMA, (10/9) – Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat perikanan skala kecil sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Sidang ke-37 Komite Perikanan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO Committee on Fisheries/COFI) di Roma, Italia, Senin (7/9).

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tetap berkomitmen penuh terhadap perikanan berkelanjutan yang melindungi laut, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ujar Trenggono dalam siaran pers yang diterbitkan KKP di Jakarta, Kamis (10/9).

Sekitar 90 persen nelayan Indonesia merupakan nelayan skala kecil yang berkontribusi besar terhadap produksi perikanan tangkap nasional. Karena itu, penguatan nelayan skala kecil menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil (National Plan of Action for Small-Scale Fisheries/NPOA-SSF), sebagai penerapan Pedoman Sukarela FAO untuk Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan.

Indonesia termasuk dalam kelompok terbatas negara anggota FAO yang telah menyusun rencana aksi nasional tersebut. Di Asia, Indonesia dan Filipina merupakan negara yang telah memiliki NPOA-SSF. Langkah ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan kesejahteraan nelayan skala kecil.

Komitmen Indonesia tersebut juga mendapat apresiasi dari sejumlah negara dan organisasi nonpemerintah dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Perikanan Skala Kecil (Small-Scale Fisheries Summit) yang berlangsung pada 6 September 2026.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa komitmen terhadap nelayan skala kecil tidak cukup berhenti pada kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya melalui Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi bentuk nyata implementasi komitmen Indonesia terhadap perikanan skala kecil.

KNMP dikembangkan secara terpadu, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan kelembagaan dan koperasi nelayan, akses pasar, peningkatan kapasitas, rantai nilai hasil perikanan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

“KNMP adalah salah satu contoh bagaimana komitmen Indonesia terhadap perikanan skala kecil diterjemahkan dari kebijakan nasional menjadi aksi nyata di tingkat masyarakat,” kata Trenggono.

Pada 2025, pemerintah telah membangun 100 KNMP di berbagai wilayah Indonesia dan menargetkan pengembangannya hingga 5.000 desa pada 2029.

Menurut Trenggono, pengalaman Indonesia tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepentingan nasional, tetapi juga dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain mengenai bagaimana komitmen global terhadap perikanan skala kecil diterjemahkan menjadi program nyata.

Dalam forum COFI, Menteri Trenggono juga menyampaikan apresiasi terhadap agenda Transformasi Biru (Blue Transformation) FAO, yang menurutnya sejalan dengan kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dalam mendorong keberlanjutan sumber daya perairan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Indonesia mengapresiasi agenda Transformasi Biru FAO. Semangatnya sejalan dengan ekonomi biru Indonesia, yaitu bagaimana sumber daya laut dan perairan dapat dikelola secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat,” ujar Trenggono.

Melalui NPOA-SSF dan implementasinya melalui program seperti KNMP, Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan dapat berjalan bersama.

Pengalaman tersebut sekaligus menjadi kontribusi Indonesia dalam mendorong perikanan skala kecil yang berkelanjutan, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat pesisir di tingkat global.

Sumber:

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.355/SJ.5/X/2024

BALI (8/10) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya Marine Spatial Planning (MSP) atau perencanaan ruang laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil dan berkelanjutan melalui kebijakan Ekonomi Biru.

Menteri Trenggono menyebut bahwa perencanaan ruang laut menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

“Indonesia berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya kelautan melalui pendekatan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Menteri Trenggono saat membuka acara “The 6th International Marine Spatial Planning (MSP) Forum” di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024). 

Menteri Trenggono menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan oleh pihaknya dalam implementasi perencanaan ruang laut untuk pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan. Salah satu upayanya dengan terus melakukan koordinasi, harmonisasi, dan pembuatan regulasi mengatur berbagai kegiatan yang memanfaatkan ruang laut Indonesia. 

Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam perencanaan ruang laut dari tingkat lokal hingga nasional. Hingga tahun 2023, sebanyak 32 regulasi telah dibuat untuk penetapan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah provinsi telah diselesaikan. Saat ini KKP tengah menyelesaikan regulasi untuk 21 lokasi lainnya. 

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang laut, KKP saat ini juga tengah mengembangkan Ocean Big Data secara digital dan Neraca Sumber Daya Laut (Ocean Accounting). Data akan dibangun dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar, drone, hingga nano satelit.

“Berbagai upaya ini menjadi wujud tindakan Indonesia dalam memerangi ancaman global dengan memprioritaskan perlindungan laut untuk berkontribusi pada penyimpanan karbon, menekan laju perubahan iklim, dan mengelola perikanan untuk ketahanan pangan berkelanjutan.” ungkap Menteri Trenggono.

Harapannya, dengan sistem tata ruang laut yang baik, setiap pemangku kepentingan dapat memanfaatkan ruang laut Indonesia secara mudah, tepat, transparan, dan berkelanjutan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, maupun konservasi ekosistem.

Menteri Trenggono juga berharap dengan berkumpulnya praktisi dan berbagai unsur pemangku kepentingan pada MSP Forum ke-6 ini dapat menghasilkan solusi peningkatan penerapan perencanaan ruang laut di Indonesia serta berbagai negara, khususnya khususnya bagi negara-negara yang bercorak kepulauan. 

Sebagai informasi, Forum perencanaan ruang laut internasional atau International Marine Spatial Forum ke-6 dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 8 – 11 Oktober 2024. Pada kegiatan ini mempertemukan para praktisi dan pakar perencanaan ruang laut untuk membahas dan bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman dan solusi, praktik terbaik, serta rekomendasi konkrit terkait tantangan perencanaan ruang laut. 

Penyelenggaraan MSPforum kali ini mengusung tiga pilar yang berfokus pada perlindungan dan restorasi laut, perubahan iklim dan ekonomi biru,  yang sejalan dengan kebijakan Ekonomi Biru KKP.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI