SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.207/SJ.5/VI/2024
MANADO, (11/6) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen meningkatkan “Blue Natural Capital” atau “Modal Alam Biru” sebagai upaya melestarikan dan memulihkan kondisi ekosistem alam. Investasi ini dapat mendukung ekosistem laut yang berkelanjutan dan berketahanan yang menjadi landasan model ekonomi biru berkelanjutan.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dalam sambutannya mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan pada High Level Forum on Blue Natural Capital dalam rangka Coral Triangle Day di Manado.
“Ini merupakan momen yang tepat bagi negara-negara CTI-CFF untuk mempertimbangkan cara memanfaatkan peluang investasi dalam aset alam, dengan tujuan memposisikan diri sebagai inovator global dalam proyek dan perekonomian kelautan berkelanjutan,” ujarnya.
Kawasan Segitiga Karang (Coral Triangle) yang meliputi negara Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste merupakan harta karun global berupa keanekaragaman hayati laut. Wilayah ini merupakan rumah bagi beragam kehidupan laut, yang memberikan penghidupan bagi jutaan orang, kekayaan terumbu karang, hutan bakau dan wisata bahari eko-kultural yang berkelanjutan.
Menurut Victor, strategi dan instrumen investasi keuangan untuk melestarikan dan membangun kembali Modal Alam Biru (Blue Natural Capital) sangat penting untuk memberikan insentif dan mendukung pengelolaan kelautan dan pesisir dalam perekonomian biru. Kondisi ekosistem terumbu karang, lamun dan bakau yang masih asli di Kawasan Segitiga Karang mewakili “Modal Alam Biru” yang melimpah di kawasan ini.
“Kemitraan multilateral merupakan alat penting dalam upaya Indonesia untuk melindungi ekosistem di Kawasan Segitiga Karang dan memanfaatkan kekuatan Modal Alam Biru untuk menjamin masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan bagi kawasan,” tambahnya.
Special Envoy of Seychelles for ASEAN and Founder of Blue Institute Nico Barito menjelaskan pentingnya sinergi antara konservasi dan ekonomi masyarakat serta perlunya pelibatan dukungan Pemerintah Daerah dan pelibatan masyarakat lokal dalam program Blue Natural Capital supaya program ini bisa cepat dipahami dan terealisasi.
“Instrumen investasi keuangan Blue Natural Capital juga dapat dimanfaatkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengembangan nelayan dan masyarakat pesisir,” tutupnya.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.
Sumber : HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JAKARTA, (8/6)– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola di Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Darat Negara Republik Indonesia (WPP-PD NRI) 432, 435 dan 438.
Penyiapan SDM tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas hasil kerja sama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) dengan Food and Agriculture Organization (FAO) dalam hibah proyek Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystems of High Conservation Value (Ifish Project).
Program Capacity Building di WPP 432, WPP 435 dan WPP 438 dikhususkan untuk Penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) atau pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Perairan Darat dan Budidaya Ikan Belida ( Chitala lopis) , Budidaya Ikan Arwana ( Scheleropages spp) dan Budidaya ikan Sidat (Anguilla spp), serta Aquakultur.
Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, sampaikan bahwa peningkatan kapasitas SDM ini selaras mendukung program Ekonomi Biru KKP. “Program prioritas ekonomi biru KKP bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan kelautan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian serta keseimbangan ekologi kelautan dan perikanan,” terangnya.
Program Prioritas Ekonomi Biru KKP mencakup lima agenda besar yakni Memperluas kawasan konservasi laut; Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan/ Bulan Cinta Laut (BCL).
Untuk mempercepat pencapaian program prioritas ekonomi biru tersebut, dikatakan Nyoman mutlak diperlukan penguatan kebijakan dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil di bidangnya.
“BPPSDM KP berkomitmen kuat dalam pembangunan kapasitas SDM kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Tentu saja, sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dengan International Non-Govermental Organization (NGO) penting dilaksanakan karena pembangunan kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” papar Nyoman.
Adapun jenis-jenis pelatihan yang dilaksanakan di WPP 432, WPP 435 dan WPP 438 antara lain Pelatihan Budidaya Ikan Sidat, Pelatihan Budidaya Ikan Belida, Pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan sidat, Pelatihan Pengelolaan Perikanan dengan pendekatan Ekosistem di Perairan Darat, Pelatihan Aquakultur dengan Pendekatan Ekosistem, dan Pelatihan Budidaya Ikan Patin.
Ruang lingkup kerja sama ini diawali dengan TNA (Training Needs Analysis), Penyusunan SKKNI, Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan dan pelaksanaan pelatihan yang berlokasi di Kab. Cilacap, Kab. Sukabumi, Kab. Kapuas, Kab. Barito Selatan dan Kab. Kampar
Pelaksanaan pelatihan ini juga didukung Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDM KP, diantaranya yakni Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Medan, BPPP Tegal , BPPP Banyuwangi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) Sukamandi dan tentunya dukungan penuh Penyuluh Perikanan dari Satminkal Palembang, Satminkal Bogor dan Satminkal Gondol.
“Melalui pelatihan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Tidak hanya terdapat transfer ilmu, tapi juga blended dengan kegiatan praktik yang dapat diaplikasikan di masing-masing lokasi. Tentunya dukungan penyuluh perikanan juga penting untuk mengawal tindak lanjut pelatihan,” Nyoman
“Semangat untuk peserta pelatihan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan SDM yqng kompeten di bidang perikanan khususnya di WPP 432, WPP 435 dan WPP 438, dan dapat mendukung Program Ekonomi Biru,” lanjutnya.
Kegiatan ini turut didukung Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB). Direktur Jenderal PB, TB Haeru Rahayu, sampaikan bahwa pihaknya mendukung pelatihan ini sesuai dengan substansi yang dimiliki. “Ini adalah pelatihan yang luar biasa dalam mendukung Program Ekonomi Biru, karena keberadaan akuakultur tidak mengganggu peran dan fungsi lingkungan. Dalam konteks ekonomi biru tidak hanya peduli dengan ekologi saja, tetapi juga mendukung kegiatan sosial dan ekonomi, serta ada layeritas pelaksanaan dan perencanaan akuakultur,” ucap TB.
Disampaikan Plt. Kepala Pusat Pelatihan KP, pelatihan teknis perikanan yang terlaksana pada akhir Mei 2024 ini diikuti sekitar 902 peserta. Sebagai informasi, program peningkatan kapasitas SDM yang telah dilaksanakan dalam kerangka kerja sama ini dilaksanakan sejak bulan November 2023 – Juni 2024 dengan target sasaran peserta pelatihan sejumlah 4200 orang.
HUMAS BPPSDM KP