Monthly Archives: May 2024

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.183/SJ.5/V/2024

LOMBOK BARAT, (30/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengedukasi siswa-siswi Sekolah Dasar 

di Nusa Tenggara Barat untuk mengelola sampah plastik melalui kegiatan daur ulang. Hal ini dilakukan sebagai upaya menanamkan kesadaran mengurangi sampah plastik dan menjaga kesehatan laut. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PKRL), Victor Gustaaf Manoppo menjelaskan bahwa edukasi daur ulang sampah plastik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda tentang nilai ekonomis sampah plastik bila diolah menjadi barang bernilai guna.  

“KKP mengharapkan lewat edukasi ini dapat mendorong generasi muda untuk peduli terhadap kelestarian laut dengan cara mengelola sampah plastik secara bijak dan menggelorakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS),” jelas Victor di depan siswa-siswi SDN 3 Sekotong Barat, Lombok Barat, NTB. 

Tak hanya itu, Victor juga menyebutkan edukasi daur ulang sampah plastik juga dapat meningkatkan nilai tambah warga sekolah dan masyarakat pada umumnya dari hasil pengelolaan sampah.  

Penyadartahuan bijak menggunakan plastik ini sekaligus dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) yang akan dilaksanakan pada (30/5/2024) di Desa Sekotong Barat, Lombok Barat.  

Sebagai informasi, pengurangan 70 persen sampah laut pada tahun 2025 menjadi target KKP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Plastik di Laut. Karenanya, strategi pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL) dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2022.  Tahun 2024 Gernas BCL telah dilaksanakan kick-off nya pada awal bulan Mei serentak di 22 Kab/Kota seluruh Indonesia. 

Sementara itu dari lokasi edukasi daur ulang sampah plastik, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Muhammad Yusuf menerangkan bahwa sampah plastik dan sampah kertas dapat didaur ulang menjadi beberapa kerajinan tangan.  

“Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan dapat diolah menjadi kompos. Selain itu potensi sabut kelapa yang melimpah di Lombok Barat ini ternyata dapat diolah menjadi cocofeat sebagai pupuk sekaligus media tanam yang cukup baik” terang Yusuf. 

Lebih lanjut Yusuf juga menekankan pentingnya penyadartahuan kepada generasi muda tentang pentingnya mengelola sampah plastik secara bijak.  

“Mengapa ini perlu, karena massa depan tergantung pada mereka semua. Harapan kami tentunya anak-anak mulai sadar bagaimana mengelola plastik yang lebih baik ke depannya agar laut sehat, Indonesia sejahtera,” tutup Yusuf. 

Sementara itu, Leni Monika Guru SDN 3 Sekotong sangat menyambut baik inisiasi KKP unutk siswa didiknya.  

“Edukasi daur ulang sampah laut sangat berguna untuk anak-anak apalagi kami tinggal di dekat pantai. Anak-anak pun termotivasi dan semangat mengelola sampah di sekitar sekolah. Semoga setelah kegiatan ini anak-anak semakin pintar memilah sampah,” ujarnya.  

Di lokasi edukasi, Neli Familia Sentia siswa Kelas 6 SDN 3 Sekotong yang ikut dalam kegiatan mengaku senang mendapatkan kesempatan ini.  

“Kemarin mendaur ulang sampah menjadi bahan papan yang nantinya bisa dijadikan tempat hiasan yang bisa dipajang dan membuat tempat pensil. Saya senang jadi punya tempat pensil baru,” kata Neli. 

Gernas BCL merupakan salah satu program ekonomi biru yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program tersebut dirancang untuk memulihkan kesehatan laut dari dampak negatif sampah plastik di laut sebagai implementasi dari kebijakan ekonomi biru KKP. 

Sumber : HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

SIARAN PERS 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR: SP.182/SJ.5/V/2024

JAKARTA, (27/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui  Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP) tengah melakukan harmonisasi jaminan mutu dengan sejumlah negara diantaranya Vietnam, Korsel dan Norwegia. Hal tersebut dilakukan untuk  menjamin kesetaraan sistem dan keberterimaan hasil perikanan Indonesia di negara tujuan ekspor maupun kerjasama lainnya.  

“Awal Mei ini kita telah melakukan pertemuan bilateral dengan Vietnam, Norwegia, dan Korea Selatan,” kata Plt Kepala BPPMHKP, Ishartini di Jakarta, Senin (27/5/2024).  

Bahkan Norwegian Food Safety Authority (NFSA) dan Norwegian Seafood Council (NSC) langsung datang dari Oslo ke Jakarta pada 2 Mei 2024. Ishartini mengatakan pertemuan dengan perwakilan negara Skandinavia itu membahas kesepakatan pelaksanaan uji coba sertifikat elektronik (e-certificate) untuk perdagangan sektor perikanan dengan pool data Indonesia melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW) dan pool data Norwegia melalui NFSA, sebagai landasan pelaksanaan pertukaran data. Keseriusan ini  diwujudkan dengan mengundang  KKP untuk penandatanganan Technical Arrangement (TA) kedua negara di Kota Bergen, Norwegia pada minggu ke-2 bulan September 2024 dalam forum internasional.  

Selain itu, dibahas pula twinning laboratory program mutu dan keamanan hasil perikanan.  

“Kita sampaikan proposal Indonesia kepada Norwegia untuk memfasilitasi promosi produk perikanan Indonesia dalam forum EFTA dan Uni Eropa, dan fasilitasi kegiatan inspeksi di preborder (Norwegia) minimal 2 tahun sekali”, ujar Ishartini.  

Sementara National Authority for Agro-Forestry-Fishery Quality, Processing and Market Development (NAFIQPM), Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) Vietnam, sepakat memperpanjang kerjasama saling pengakuan kesetaraan SJMKHKP. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk menjamin keberterimaan hasil perikanan kedua negara.  

“Artinya ada saling pengakuan terhadap SJMKHKP antara Vietnam dengan Indonesia,” jelas Ishartini.  

Tak kalah pentingnya bilateral dengan Korea Selatan, BPPMHKP membahas rencana inspeksi yang akan dilaksanakan oleh National Fishery Products Quality Management Services (NFQS) ke beberapa Unit Pengolahan Ikan (UPI) terkait penerapan SJMKHKP pada bulan Agustus 2024. Selain itu, kedua lembaga sepakat untuk sama-sama memperbaharui informasi serta berdiskusi mengenai prosedur ekspor dan impor hasil perikanan kedua negara.  

“Kita harus bersinergi dan  siapkan dengan baik  serta dipastikan UPI yang akan di inspeksi  telah menerapkan SJMKHKP secara konsisten. Hasil inspeksi dan tindak lanjutnya akan menggambarkan performa UPI kita. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keberterimaan produk perikanan di pasar ekspor, khususnya ke Korea Selatan,” tutur Ishartini.  

Melalui pertemuan bilateral dengan ketiga negara, Ishartini berharap pelaku usaha perikanan tetap bergeliat dan optimis menatap pasar ekspor. Selama tahun 2023, volume ekspor perikanan  Indonesia ke Vietnam mencapai 4,9 juta kg atau senilai USD189.173.765 kemudian volume ekspor ke Korea Selatan sebesar 27,2 kg atau senilai USD100.123.735. Sementara volume ekspor ke Norwegia sebesar 4.555  kg atau senilai USD61.990. 

 “Tak perlu kuatir, BPPMHKP akan kawal terus agar tidak ada penolakan di negara tujuan ekspor,” katanya.  

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan ekspor hasil perikanan nasional sebesar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2024. Selama ini, rasio ekspor ikan hasil perikanan yang diterima negara tujuan ekspor dapat menorehkan target sebesar 99 persen. 

Sumber : HUMAS BPPMHKP

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.175/SJ.5/V/2024

OHIO, (24/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) memperkuat kemitraan dalam pengembangan sumber daya manusia dengan Case Western Reserve University (CWRU) dan Kent State University (KSU), Amerika Serikat. 

Kemitraan tersebut akan fokus pada peningkatan kapasitas institusi serta kurikulum/modul pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk mendukung tugas fungsi BPPSDM KP.

Dalam kunjungannya, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta mengenalkan Program Ekonomi Biru KKP serta program strategis BPPSDM KP yakni VOGA (Vocational Goes to Actors) dan Smart Fisheries Village (SFV) sebagai strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Diskusi juga mencakup upaya peningkatan kurikulum kewirausahaan dan rencana pengembangan Pusat Program Bahasa Inggris di satuan pendidikan/pelatihan KKP.

“Dalam mendukung program strategis KKP yang berlandaskan pada ekonomi biru, BPPSDM KP memiliki peran strategis dalam penyiapan SDM unggul, maju, dinamis dan bertalenta global. Sejalan dengan hal tersebut BPPSDM KP melaksanakan dua program terobosan, pertama yaitu VOGA dan SFV,” terang Nyoman.

“VOGA dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII) yang merupakan penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki KKP dengan kampus utama di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta dan revitalisasi pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan serta optimalisasi peran penting penyuluh. Sedangkan SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna dalam rangka meningkatkan pemanfaatan aset barang milik negara (BMN) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” lanjutnya.

Di Case Western Reserve University (CWRU), terdapat 5 agenda yang menjadi pembahasan pada pertemuan dengan civitas akademika CWRU, yakni Kolaborasi Penghitungan Dampak Sosial Kultural, Pembentukan International Partnership Program (IPP), Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan, Kuliah Umum/ Webinar Marine Resources, dan Observasi Fasilitas Universitas.

Pertemuan dengan Dr. Lee Hofer (Director Graduate Programs CWRU) dan Vanessa Hildebrand (Ohio Wesleyan University), Kepala BPPSDM KP membahas usulan kolaborasi penghitungan dampak sosial kultural anak pelaku utama yang bersekolah di satuan pendidikan KP terhadap keluarganya, sebagai studi kelayakan pelaksanaan kebijakan program beasiswa pendidikan anak pelaku utama KP.

Kepala BPPSDM KP turut berdiskusi dengan Mr. Jude Klak dan Mrs. Megan E. Buchter dari Fowler Center for Business sebagai Agent of World Benefit, Weatherhead School of Management – CWRU, mengenai pembentukan IPP di satuan pendidikan KP dengan kurikulum kewirausahaan yang dikembangkan oleh Fowler Center.

Terkait dengan pengembangan ekosistem kewirausahaan, Kepala BPPSDM KP mengajak CWRU untuk membahas potensi kewirausahaan dan pendampingan dalam mewujudkan ekosistem kewirausahaan di satuan pendidikan KKP. Nyoman juga membahas rencana pelaksanaan kuliah umum/webinar terkait marine resources dan basic biochemistry bagi tenaga pengajar dan taruna pendidikan KP. Pihaknya pun menyempatkan untuk observasi fasilitas universitas guna mendapatkan inspirasi dalam pengembangan fasilitas pendidikan KP di Indonesia.

“Pengembangan kewirausahaan merupakan bagian integral dari strategi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kami berupaya untuk membekali taruna dan taruni dengan keterampilan kewirausahaan yang relevan dan aplikatif, agar mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi biru Indonesia,” jelas Nyoman.

Di Kent State University, Kepala BPPSDM KP membuka peluang kerja sama dalam hal pembentukan Pusat Bahasa Inggris (English Language Center) di satuan pendidikan KP dan Penguatan Institusi untuk Distance Learning atau pembelajaran jarak jauh.

Pertemuan dengan Anggota Dewan KSU dilaksankan membahas pendampingan pembentukan Pusat Bahasa Inggris di satuan pendidikan KP serta pengembangan model kurikulum bisnis manajemen yang aplikatif. Sehingga lulusan satuan pendidikan KP nantinya dapat diterima pada dunia usaha dan dunia industri kelutan dan perikana internasional.

Pembahasan lainya dengan KSU yakni perihal penguatan institusi untuk distance learning dengan belajar dari pengalaman KSU yang telah memiliki fasilitas digital library dan innovation hub sebagai referensi yang dapat diadopsi oleh Ocean Institute of Indonesia (OII) sebagai pusat dari satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan semua satuan pendidikan KP akan memiliki kurikulum dan standard yang sama dalam pengajaran dan pendidikan.  

“Melalui lawatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi internasional dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pendidikan dan pelatihan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia, yang sejalan dengan visi dan misi BPPSDM KP dalam mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan,” harap Nyoman. 

Sumber : HUMAS BPPSDM KP

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.177/SJ.5/V/2024

TUAL, (24/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan checker mutu ikan di lokasi modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk memastikan penjaminan mutu produk perikanan di Kota Tual, Maluku yang merupakan lokasi modeling PIT. 

“Kami percaya pelaku usaha perikanan di modeling PIT dapat menghasilkan produk yang berdaya saing, dan hadirnya checker semakin menambah optimisme tersebut,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat(24/5/2024). 

Budi mengatakan, Kota Tual termasuk dalam zona III PIT dengan produksi perikanan tangkap mencapai 30.088,18 ton pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 30.124,93 ton di tahun 2023. Dari jumlah tersebut hampir seluruhnya dijual dalam bentuk segar/beku, sedangkan yang diolah hanya 1 ton (2022) dan  3 ton (2023). 

“Peningkatan ini tentu perlu dibarengi dengan kualitas yang terjamin agar daya saingnya juga terangkat,” terang Budi. 

Senada, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen PDSPKP, Widya Rusyanto menyebut jajarannya bersinergi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam pelatihan yang berlangsung 16 – 18 Mei 2024 di PPN Tual.  Adapun materi yang disampaikan meliputi kebijakan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP), Penerapan Mutu, Good Manufacturing Practices/Sanitaion Standard Operating Procedures (GMP SSOP), serta Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan. 

Selain itu, disampaikan juga terkait penanganan ikan di atas kapal, standar pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan, tata cara penanganan ikan setelah didaratkan, tata cara checker tuna (termasuk penilaian mutu ikan dan biota laut lainnya melalui uji sensory/organoleptik), serta pencatatan dan pelaporan. 

“Pelatihan ini menunjukkan sinergitas KKP dalam persiapan implementasi kebijakan PIT.  Nantinya, kami berharap para checker ini dapat mengawal mutu dan keamanan produk perikanan dalam implementasi tersebut,” tutupnya. 

Sebagai informasi, pelatihan checker ini diikuti 38 peserta. Bukan hanya teori, mereka juga diberikan kegiatan praktik dan kunjungan lapang ke PT. Samudra Indo Sejahtera. Praktik yang dilaksanakan meliputi penanganan ikan yang didaratkan, pengujian organoletik, ikejime (metode membunuh ikan yang dapat menjaga kualitas dagingnya) khususnya untuk ikan tuna dan ikan demersal hidup,  serta grading ikan tuna. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pelaksanaan uji coba penangkapan ikan terukur (PIT) telah resmi dijalankan di zona III PIT, tepatnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.  Uji coba ini akan dilakukan selama tiga bulan di WPPNRI 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor Bagian Timur. Namun bila dalam tiga bulan dirasa belum berhasil, maka durasi akan diperpanjang menjadi enam bulan. 

Sumber : HUMAS PDSPKP

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.170/SJ.5/V/2024

JAKARTA, (21/5) – Tingkat kepatuhan Indonesia pada Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) meningkat dari 80% menjadi 82.6%. Raihan ini merupakan komitmen Indonesia dalam pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan di kancah internasional. 

“Kenaikan nilai kepatuhan ini patut diapresiasi mengingat hanya tiga negara yang mengalami peningkatan kepatuhan, yaitu Indonesia, Korea dan Iran,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Tb. Haeru Rahayu dalam keterangan tertulis resmi KKP, Selasa (21/5/2024). 

Lebih lanjut Tebe menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pada tahun 2024 rata-rata nilai tingkat kepatuhan negara-negara anggota IOTC menurun dari 65% untuk tahun 2022, menjadi 56% untuk tahun 2023. 

Meski demikian, menurut Tebe, Indonesia masih perlu memperbaiki pelaksanaan resolusi pengelolaan tuna berkelanjutan. Dalam sidang tersebut, beberapa isu kepatuhan yang perlu ditindaklanjuti diantaranya peningkatan kelengkapan informasi kapal perikanan serta standar pelaporan data hasil tangkapan ikan. 

Capaian positif ini disampaikan dalam sidang 28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission and Associated Meetings yang digelar di Bangkok, Thailand. Pertemuan Komisi IOTC S28 ini dihadiri oleh 29 perwakilan CPCs (Cooperating Non-Contracting Parties) dan 14 perwakilan NGO lokal maupun internasional. 

Rangkaian pertemuan diawali dengan 21st Session of the Compliance Committee (CoC) yang dipimpin Prof Indra Jaya sebagai chair pada tanggal 5-7 dan 9 Mei, Pertemuan the 21st Session of Standing Committee on Administration and Finance (SCAF) pada tanggal 10 Mei, Pertemuan the 8th Session of Technical Committee on Management Procedure (TCMP) pada tanggal 11-12 Mei, dan Pertemuan the 28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission (S28) pada tanggal 13-17 Mei 2024. 

Pertemuan Komisi IOTC S28 berhasil mengesahkan dan mengadopsi 16 dari 24 propEBIH osal ke dalam 11 resolusi dan 1 rekomendasi, termasuk 2 proposal dari Indonesia yaitu proposal on establishing the programme for transhipment by large-scale fishing vessels, dan proposal on management of drifting fish aggregating devices (DFAD) in the IOTC area of competence yang diusung bersama dengan Pakistan, Somalia, Afrika Selatan dan Maldives. 

Kesepakatan atas proposal DFAD diperoleh melalui rangkaian negosiasi yang ketat dari pengusung lima proposal terkait pengelolaan DFAD. Proposal yang dihasilkan merupakan  gabungan elemen proposal yang diusulkan seperti penurunan jumlah DFAD, kewajiban registrasi DFAD, pengadaan sistem pemantauan, biodegradable DFAD. Elemen yang belum disepakati berkaitan dengan penutupan penggunaan DFAD atau penutupan musim penangkapan ikan di area kompetensi IOTC.  

Selanjutnya, pada agenda pembahasan Adoption of the list of IUU Vessels, Indonesia setelah melakukan negosiasi panjang dengan Australia, berhasil mengeluarkan Kapal BELMETI dari provisional IUU Vessels List IOTC sehingga tidak masuk ke dalam daftar IUU Vessel List yang disahkan oleh IOTC.  

“Namun demikian Indonesia dan Australia akan terus melakukan pertemuan secara Intersessional untuk pembahasan lanjut atas isu terkait kapal BELMETI yang diduga telah melakukan kegiatan IUU di wilayah perairan Australia,” imbuh Tebe. 

Secara keseluruhan rangkaian pertemuan the 28th Session of the Indian Ocean Tuna Commission and Associated Meetings berlangsung sangat dinamis dan berakhir dengan lancar, dimana jumlah partisipasi kehadiran secara in-person cukup tinggi. 

“Terkait proposal yang telah diadopsi, Pemerintah Indonesia bersama dengan pengusaha perikanan Indonesia perlu memastikan kelancaran dan penyelesaian Pilot project Indonesia tentang alih muatan di laut yang akan berakhir pada tahun 2025, untuk dilaporkan pada pertemuan Sidang Komisi IOTC ke-29 tahun depan,” kata Tebe. 

“Terkait proposal yang telah diadopsi, Pemerintah Indonesia bersama dengan pengusaha perikanan Indonesia perlu memastikan kelancaran dan penyelesaian Pilot project Indonesia terkait alih muatan di laut yang akan berakhir pada tahun 2025 melalui pelaporan dan penilaian yang memadai, untuk dilaporkan pada pertemuan Sidang Komisi IOTC ke-29 tahun depan. Ditargetkan melalui pilot project tersebut, program observer nasional dapat diintegrasikan kedalam Program Observer Regional IOTC. Keberhasilan pilot project tersebut akan menjamin keberlanjutan pemanfaatan observer nasional dama kegiatan alih muatan di laut untuk kapal longline Indonesia di wilayah kompetensi IOTC,” kata Tebe. 

Selain itu juga akan berkoodinasi lebih lanjut dan bekerja sama dengan Sekretariat RPOA IUU dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha perikanan di pusat dan daerah terkait pengelolaan kapal perikanan dan wilayah penangkapan, dalam rangka penyelesaian kasus Kapal BELMETI dengan Pemerintah Australia. 

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Menteri Trenggono menerangkan, sebagai negara anggota Regional Fisheries Management Organization (RFMO), Indonesia berkomitmen penuh mengelola sumber daya ikan tuna secara berkelanjutan. Terlebih perairan Indonesia selama ini dikenal sebagai tempat beruaya dan wilayah penangkapan tuna, baik di perairan kepulauan, perairan teritorial, maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

Sumber : HUMAS DITJEN PERIKANAN TANGKAP

SIARAN PERS 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR: SP.160/SJ.5/V/2024

JAKARTA, (19/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan sistem jaminan mutu melalui penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan (UPI)   untuk mendukung modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dilakukan di zona III yang meliputi WPP 718, 715, dan 714. 

“Dari kami siap memberikan dukungan penjaminan mutu, bahwa ikan yang ditangkap dan diolah jangan sampai terjadi penurunan mutu,” kata Plt Kepala BPPMHKP, Ishartini di Jakarta.  

Ishartini menjelaskan surveillance merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP). Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi UPI dalam penerapan SJMKHP.  

Dikatakannya, selama surveillance, pengecekan mencakup keseluruhan elemen seperti persyaratan dasar Good Manufacturing Practices / Standard Sanitation Operational Procedure (GMP/SSOP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 

“Termasuk hasil monitoring internal (own check) serta hasil pengendalian supplier/miniplant sebagai pemasok di Unit Pengolahan Ikan (UPI) tersebut,” jelas Ishartini.  

Mengingat pentingnya surveillance, Ishartini menyebut penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan Produk Perikanan Ekspor (SKIPP Ekspor) baru bisa diterbitkan setelah kegiatan tersebut. Karenanya, dia menginstruksikan UPT, termasuk BPPMHKP Ambon untuk rutin melaksanakan surveillance ke UPI.  

“Jadi hasil surveillance menjadi salah satu dasar penerbitan SKIPP oleh BPPMHKP Ambon,” sambungnya.  

Senada, Kepala BPPMHKP Ambon, M Hatta Arisandi mengatakan surveillance juga untuk  memastikan produk yang dihasilkan oleh UPI  mulai dari hulu sampai hilir aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pihaknya pun tidak membedakan target pemasaran produk, baik lokal maupun ekspor. 

“Kita concern pada keamanan pangannya, jadi tidak ada perlakuan khusus terhadap produk ekspor dan lokal, sama aja,” tuturnya.  

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan kebijakan PIT akan memberikan banyak keistimewaan dan mendorong pemberdayaan nelayan kecil. 

Sumber : HUMAS BPPMHKP

SIARAN PERS

KEMETERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.155/SJ.5/V/2024

JAKARTA, (16/5)- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan operasional Media Center (MC) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024). 

“Ini kami siapkan sebagai bentuk keterbukaan informasi, sekaligus sebagai tempat bagi teman-teman media yang bertugas meliput di KKP,” ungkap Menteri Trenggono usai peresmian. 

Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Menteri Trenggono. Media Center tersebut berada di lantai I Gedung Mina Bahari IV. Lokasinya berdekatan dengan Galeri Karantina Ikan yang berisikan beragam biota perikanan dilindungi. 

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menambahkan, dengan beroperasinya Media Center KKP berarti kinerja komunikasi pun harus lebih ditingkatkan.  

Program-program yang selama ini berjalan seperti Bincang Bahari, Podcast Segara pun akan semakin gencar diproduksi. Keduanya menjadi bagian dari upaya KKP menyebarluaskan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat. 

“Setelah peresmian tadi, MC langsung digunakan untuk konferensi pers PMO 724. Ini artinya jadi pelecut bagi kami bahwa keberadaan MC harus dibarengi dengan kerja yang optimal, harus aktif digunakan,” ungkap Doni. 

MC dilengkapi dengan sejumlah fasilitas mulai dari ruang meeting, studio, hingga akses internet. Di dalamnya juga terdapat area kursi dan meja modern yang dilengkapi dengan colokan listrik sehingga memberi kemudahan saat bekerja. 

Menurut Doni, KKP masih akan terus meningkatkan fasilitas Media Center agar pegawai maupun wartawan yang bekerja di sana semakin nyaman. Di antaranya dengan menyiapkan fasilitas minuman dan makanan. 

“Komunikasi itu kan kerja kreatif. Jadi kita ingin Media Center ini menjadi tempat yang nyaman sehingga ide-ide kreatif, karya bisa lahir di sana,” pungkasnya. 

Sumber : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI