45 UMKM Binaan KKP Perluas Pasar di Ajang Pameran Internasional

JAKARTA, (13/5)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bantu perluas pasar dengan mengikutsertakan 45 UMKM binaan ke International Indonesia Seafood & Meat Expo (IISM) dan Indonesia Cold Chain Exhibition (ICE) yang berlangsung di JIEXpo Kemayoran pada 10-13 Mei 2023. IISM Expo merupakan pameran dagang tertua di Indonesia untuk industri Makanan Laut dan Daging berskala internasional.

UMKM terpilih ini sebelumnya telah mengikuti program Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro KP) yang dilakukan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) serta bimbingan teknis dari Direktorat Pemasaran.

“UMKM ini telah mendapat berbagai pelatihan pengembangan usaha,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/5/2023).

Budi mengungkapkan IISM Expo merupakan pameran yang telah dikenal oleh berbagai pelaku industri kelautan dan perikanan. Tahun ini, pameran berskala internasional ini diikuti negara Argentina, Jerman, Australia, India, Arab  Saudi, Taiwan, Jepang, China, Singapura, Thailand dan Malaysia.

“Ini tentu keberpihakan kami untuk terus mendorong UMKM naik kelas sekaligus bisa memperluas pemasarannya,” sambungnya.

Senada, Kepala BBP3KP, Trisna Ningsih menyebut jajarannya telah menyediakan sebuah paviliun yang diisi oleh para UMKM. Mereka yang terpilih berasal dari 32 kab/kota di 16 Provinsi seluruh Indonesia.

“Kami berharap penyediaan paviliun ini mampu mendorong kerjasama maupun mitra dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM produk Kelautan dan Perikanan,” ujar Ningsih.

Dikatakannya, sejak 2016 hingga April 2023, BBP3KP telah membina dan mendampingi 104 UMKM di bidang kelautan dan perikanan.  Selama masa inkubasi, UMKM diberi bimbingan teknis, konsultasi dan pendampingan pelayanan pengembangan usaha, fasilitasi perijinan berusaha dan sertifikasi bidang mutu, pengembangan desain dan kemasan, juga promosi dan pemasaran.

“Kita beri bimbingan teknis dari hulu-hilir, dari produksi sampai kemasan dan pemasaran,” tutupnya.

Sementara Direktur Pemasaran Erwin Dwiyana menyebut ajang IIMS menjadi momentum kebangkitan UMKM. Menurutnya, UMKM perikanan tak kalah dengan produsen lain yang mampu menghasilkan produk-produk inovatif dan berkualitas.

“#BanggaBuatanIndonesia yang dilakukan KKP dua tahun ke belakang menunjukkan bahwa UMKM kita juga hebat dan produknya inovatif,” terang Erwin.

Sebelumnya, Menteri Keluatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis Indonesia bisa juara di komoditas perikanan strategis, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan tilapia. Optimisme tersebut dia ungkapkan saat membuka UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023: Energizing Small Medium Enterprises with Blue Economy, awal Maret 2023.

HUMAS DITJEN PDSPKP

Menteri Trenggono Tegaskan Pengelolaan Ruang Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat

BATAM (12/5) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan ruang laut harus memberikan manfaat bagi daerah dan memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini ditegaskannya saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Tahun 2023 di Batam (10/05/2023).

“Ruang laut adalah inti atau core dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Bila kehancuran dimulai dari laut, maka berakhirlah kehidupan,” ujarnya mengingatkan pentingnya mengelola ruang laut.

Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut, Trenggono juga meminta agar diawasi secara ketat sehingga benar-benar dapat memberikan manfaat dan menumbuhkan ekonomi bagi daerahnya. Tak hanya itu, Menteri Trenggono juga mendorong jajarannya untuk terus meningkatkan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sektor pengelolaan ruang laut dan terus mengawal pelaksanaannya agar ekologi tetap terjaga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menerangkan  pengelolaan ruang laut telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Tekanan pembangunan dan dampak perubahan iklim telah menjadikan laut kita semakin terdegradasi. Tanpa pengelolaan yang baik maka laut tidak akan mampu lagi menjadi sumber kehidupan.

“Pengelolaan kawasan konservasi laut sangat berperan dalam membantu memastikan keberlanjutan penyediaan jasa ekosistem dari laut. KKP menargetkan luasan kawasan konservasi laut menjadi 30 persen dari luas laut teritorial pada tahun 2045 atau 97,5 juta hektar. Tahun lalu, luas kawasan konservasi di Indonesia telah mencapai luasan 28,9 juta hektar dimana 58,23 persen dari total kawasan konservasi masih dikelola minimum, 40,51 persen dikelola optimum dan 1,27 persen kawasan dikelola berkelanjutan. Ini menjadi penyemangat untuk semakin mendorong akselerasi pengelolaan efektif kawasan konservasi di Indonesia,” ujar Victor.

Lebih lanjut Victor juga menyebutkan sebagai pelaksana Otoritas Pengelola CITES sejak tahun 2021, KKP telah memberikan kemudahan dan kepastian berusaha melalui pelayanan perizinan untuk pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES berdasarkan 3 prinsip utama yakni legalitas (legality), keberlanjutan (sustainability) dan ketertelusuran (traceability).

Selama tahun 2022 capaian PNBP Ditjen PRL tercatat sebesar Rp385 miliar atau 777 persen dari target sebesar Rp50 miliar. Tahun 2023, dari target PNBP sebesar Rp333 miliar, data per tanggal 5 Mei telah tercapai Rp157 miliar atau 47 persen. Pencapaian PNBP ini dapat menjadi pemacu semangat baru untuk bekerja lebih keras dan cerdas dalam mendukung pencapaian target PNBP yang lebih optimal.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang turut hadir pada pembukaan Rakernis Ditjen PRL bertema Mengawal Ekologi Laut untuk Ekonomi Biru menyebutkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi laut dan menjamin keberlanjutan laut biru.

“Kepri sebagai provinsi yang 96 persennya laut, posisinya strategis karena terletak di jalur penting sektor perdagangan. Untuk itu kami mengapresiasi KKP karena telah meningkatkan status pengawasan di laut sehingga masyarakat semakin optimal memanfaatkan laut untuk kemakmuran masyarakat Kepri,” tutupnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerukan perlunya mendorong dan memprioritaskan keberlanjutan ekologi laut seiring dengan pemanfaatan laut secara optimal baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya sehingga tak hanya generasi mendatang dapat merasakan manfaat sumber daya kelautan dan perikanan.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

KKP Ajak Negara Peserta Forum SEAFDEC Kembangkan SDM Melalui VOGA dan SFV

JAKARTA, (10/5)– Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) berperan aktif melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid melalui pendekatan sosio ekonomi dan lingkungan, dengan menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) KP.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), selaku Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia, yang bertindak sebagai Head of Delegate Indonesia pada The 55th Meeting of the SEAFDEC Council, yang terlaksana secara daring, pada 9 Mei 2023, dengan Myanmar sebagai tuan rumah.

Pengembangan SDM, dikatakan Nyoman terlaksana dengan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, penyuluhan, pendidikan, serta sertifikasi. Di mana BRSDM memiliki dua program strategis, yakni VOGA (Vacational Goes to Actors) dan Smart Fisheries Village (SFV). Pihaknya pun berharap kedua program tersebut dapat menjadi perhatian negara-negara Seafdec.

“Kedua program tersebut merupakan wujud nyata BRSDM dalam menyiapkan SDM unggul, maju, dinamis dan bertalenta global,” tegasnya.

Program pertama yakni VOGA, terlaksana melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), dan revitalisasi pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan serta optimalisasi peran penting penyuluh.

Sedangkan SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam mengembangkan kedua program tersebut, Nyoman pun mengajak negara-negara SEAFDEC untuk menjalin kemitraan melalui sister class/program/university/beasiswa/degree, antara satuan-satuan pendidikan lingkup KKP dengan institusi pendidikan di negara-negara anggota SEAFDEC. Kemitraan tersebut dapat dilakukan baik melalui luring, daring, maupun hybrid.

Nyoman juga mengajak negara-negara SEAFDEC untuk mengadopsi program pengembangan perikanan modern, berbasis teknologi dan wirausaha melalui partisipasi masyarakat KP untuk mendorong kemandirian sosial dan ekonomi pasca pandemi covid, seperti yang tengah dikembangkan KKP melalui SFV.

“Kami juga membuka kesempatan bagi negara anggota untuk dapat memberikan masukan, saran dan dukungan pada program SFV dan VOGA. Di mana Indonesia juga siap menjadi tuan rumah untuk memfasilitasi negara-negara anggota dalam penyelenggaraan ToT untuk para penyuluh (extension officer) melalui program SFV,” tutur Nyoman.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut,  Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) KKP, Ari Prabowo, sebagai National Coordinator SEAFDEC untuk Indonesia. Pihaknya sampaikan laporan kegiatan SEAFDEC di Indonesia sepanjang 2022 dan komitmen yang dibangun untuk program program ke depannya.

Adapun agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya perihal inisiatif regional di bidang pemberantasan IUU Fishing, serta isu-isu global terkait yang relevan dengan bidang perikanan, antara lain Fisheries Subsidies dan CITES.

The 55th Meeting of the SEAFDEC Council merupakan pertemuan tahunan setingkat senior official di mana para Council Directors negara-negara anggota SEAFDEC bertemu untuk membahas pedoman kebijakan strategis pembangunan KP di tingkat regional dalam satu tahun ke depan.

HUMAS BRSDM

KKP Ajak Pembudidaya Manfaatkan Bahan Baku Lokal Jadi Pakan Ikan Mandiri

JAKARTA (10/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat pembudidaya memanfaatkan bahan-bahan baku lokal untuk diolah menjadi pakan ikan (pelet). Pakan merupakan komponen penting dalam kegiatan budidaya untuk memperoleh hasil panen yang optimal.

KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) selama ini rutin menggelar pelatihan membuat pakan mandiri. Pelatihan sudah menyasar kelompok pembudidaya ikan di berbagai wilayah Indonesia.

“Bagi para pembudidaya, dengan membuat pakan ikan mandiri, tentu dapat menentukan komposisi terbaik (pakan yang dihasilkan) dan dari sisi biaya operasional tentu sangat menguntungkan juga,” ujar Riyanto, Instruktur Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, salah satu UPT BRSDM KKP.

Pegawai KKP yang selama ini aktif memberikan pelatihan pembuatan pakan ikan itu mengungkapkan keuntungan yang didapat pembudidaya jika mampu memproduksi pakan secara mandiri. Salah satunya biaya produksi menjadi lebih murah karena pakan yang dibeli di pasar harganya cenderung tinggi sebab mengandalkan bahan baku impor.

Lebih lanjut Riyanto memaparkan, bahan baku lokal yang dapat diolah menjadi pakan mandiri di antaranya tepung jagung, tepung ikan, tepung kedelai. Dengan membuat pakan ikan mandiri, menurutnya juga menujukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Bahan baku lokal yang dimaksud yakni dengan memanfaatkan limbah hasil pertanian ataupun perindustrian. Tentu setiap daerah memiliki bahan yang berbeda-beda. Seperti di Tegal, terdapat pabrik fillet ikan yang kepalanya merupakan limbah dan dapat kita manfaatkan untuk membuat tepung ikan,” jelas Riyanto.

Dalam membuat pakan ikan atau pelet, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari ketersediaan bahan baku hingga kualitas bahan baku sehingga dapat dicerna sempurna oleh komoditas budidaya. Artinya, dalam membuat pakan mandiri tidak boleh menggunakan bahan baku yang beracun atau sudah tidak layak digunakan.

“Dengan membuat pakan mandiri, kita juga dapat menentukan kebutuhan nutrisi untuk setiap jenis pakan dan setiap jenis ikan yang dipelihara, karena yang terpenting dalam pembuatan pakan mandiri adalah efektivitasnya terhadap pertumbuhan ikan,” tegas Riyanto.

Pakan ikan terbagi dalam dua jenis, yaitu pelet terapung dan pelet tenggelam. Pelet tenggelam biasanya digunakan untuk komoditas budidaya udang, dan pelet terapung untuk ikan.

“Dengan membuat pelet tenggelam, kita dapat menghemat sekitar 40-50 persen biaya pakan. Yang terpenting juga bagaimana kita itu tahu membuat program feeding yang tepat,” papar Riyanto.

Nah Sobat Bahari, untuk dapat mengetahui bagaimana cara dan tips dalam pembuatan pakan ikan mandiri, yuk saksikan film dokumenter BRSDM bertajuk “Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Buatan” pada kanal YouTube BRSDM TV atau melalui link berikut https://youtu.be/zJJGrxPu5G0.

HUMAS BRSDM

Menteri Trenggono: Kebijakan PIT Selaras dengan Upaya FAO Berantas IUUF

BALI, (8/5) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) sejalan dengan upaya Organisasi Pangan Dunia (FAO) dalam memberantas praktik illegal unreported unregulated fishing (IUU Fishing).

Hal ini disampaikannya dalam 4th Meeting of the Parties The FAO Agreement on Port State Measures (PSMA) yang berlangsung di Bali, Senin (8/5/2023). Pertemuan diikuti 243 partisipan yang terdiri dari negara anggota PSMA, negara anggota FAO dan organisasi internasional serta mitra observer dari berbagai negara.

“Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dapat mendukung tujuan PSMA untuk mencegah penangkapan ikan Ilegal, tidak diatur dan tidak terlaporkan (IUU Fishing) serta mempromosikan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab,” ungkap Menteri Trenggono saat membuka pertemuan.

Melalui PIT, kegiatan penangkapan ikan di laut Indonesia diatur dalam sistem kuota dan zonasi untuk menghindari jumlah tangkapan berlebih. Implementasi kebijakan ini pun didukung infrastruktur teknologi satelit serta patroli langsung oleh kapal pengawas di laut, dan pesawat air surveillance guna memastikan sistem yang diterapkan berjalan optimal.

Menteri Trenggono melanjutkan, kebijakan PIT untuk memastikan sumber daya ikan berkelanjutan sekaligus menjadikan pelabuhan perikanan sebagai satelit ekonomi baru di wilayah pesisir, khususnya pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada di wilayah timur Indonesia. Di mana, kapal penangkap harus mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan di sekitar lokasi operasi, tidak lagi dibawa ke Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat ekonomi Indonesia.

“Nelayan berkewajiban melakukan pembongkaran hasil tangkapan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan dan wajib dilaporkan secara transparan secara mandiri,” paparnya.   

Direktur Jenderal FAO Dr Qu Dongyu mengungkapkan apresiasinya atas penyelenggaran pertemuan PSMA keempat di Indonesia. PSMA dapat mendukung transformasi perikanan berkelanjutan di seluruh dunia.

Sampai hari ini, terdapat 101 negara yang mengikuti PSMA, dan merupakan salah satu dari tiga instrumen perikanan internasional yang paling mengikat. Pertemuan ini diakuinya dapat meningkatkan efektivitas perjanjian, dan sistem pertukaran informasi global PSMA.

“Upaya kolektif kita akan membentuk masa depan perikanan global kita – masa depan yang biru dan lebih sehat dengan produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik untuk semua,” ujarnya.

Sementara itu Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal yang ikut membuka pertemuan, juga mengapresiasi pelaksanaan pertemuan keempat PSMA di Bali. Dia berharap, semakin banyak negara yang merativikasi perjanjian Port State Measures.

“Terima kasih atas kepemimpinan Bapak Menteri atas pertemuan ini di Bali. Harapannya dari pertemuan ini bisa membawa lebih banyak lagi negara yang bergabung karena kita berada di perahu yang sama,” ungkapnya.

Pada pertemuan internasional gagasan FOA yang berlangsung dari 8 hingga 12 Mei ini, dibahas sejumlah isu penting di antaranya status perjanjian FAO 2009 tentang Tindakan Negara Pelabuhan (PSMA) serta strategi meningkatkan efektivitas PSMA melalui pertukaran data dan informasi perikanan masing negara peserta dalam mempersempit ruang gerak IUU Fishing.

PSMA sendiri merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

Indonesia meratifikasi perjanjian internasional PSMA sejak tahun 2016 dan telah menetapkan empat pelabuhan perikanan sebagai lokasi bersandarnya kapal-kapal perikanan maupun kapal pengangkut ikan berbendera asing, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, PPS Bitung, PPS Bungus dan Pelabuhan Umum Benoa.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

KKP : Keberhasilan Hilirisasi Emas Hijau di Bali Bisa Dicontoh di Daerah Lain

JAKARTA, (8/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengawal hilirisasi komoditas kelautan dan perikanan di berbagai daerah. Salah satunya program hilirisasi rumput laut yang sudah berlangsung di Kabupaten Buleleng, Bali dan sudah menghasilkan produk bernilai tambah sekitar 200 ton per bulan. Program ini pun dapat menjadi percontohan hilirisasi rumput laut nasional.

“Keberhasilan ini tak lepas dari pembinaan mutu produk sejak 2019 ke unit pengolahan rumput laut hingga mengantongi sertifikat GMP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan),” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Dikatakannya, pembinaan mutu dilakukan bersama antara Pembina Mutu Pusat di Direktorat Pengolahan Bina Mutu Ditjen PDSPKP dan Pembina Mutu Daerah di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bali. Pembinaan mutu ini dilakukan secara sinergis dan berkala, hasilnya, hilirisasi rumput laut di Bali mampu memproduksi ekstrak dan butiran rumput laut.

“Produk ini sudah menjangkau pasar ekspor, khususnya India, selain pasar domestik,” sambungnya.

Saat ini, Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL) tersebut telah mempekerjakan sekitar 66 orang mulai dari budidaya, pengolahan hingga distribusi. Selain itu, UPRL ini mampu menyerap bahan baku sekitar 400 ton rumput laut per bulan yang diambil dari daerah Buleleng, Klungkung, Denpasar, Banyuwangi, Situbondo, Sumenep, Lombok Timur, dan Sumbawa.

“Kami berharap keberhasilan hilirisasi rumput laut di Bali ini bisa direplikasi di daerah lain agar masyarakat turut mendapatkan manfaatnya,” sambungnya.

Sebagai informasi, Jumat 28 April 2023, Dirjen PDSPKP turut mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ke Buleleng. Dalam kunjungan ini, Menko Luhut melihat langsung proses hilirisasi rumput laut yang dilakukan oleh UPRL tersebut.

Menko Luhut mengatakan bahwa hilirisasi ini merupakan bentuk industri padat karya. Karenanya, dia memastikan akan mengawal progres ini dalam rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait sebelum melaporkan ke Presiden Joko Widodo mengingat 35 macam turunan dari rumput laut, bisa bermanfaat untuk kesehatan, pertanian dan pangan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan akan memacu hilirisasi rumput laut mulai tahun 2023 ini. Upaya KKP antara lain meningkatkan investasi, khususnya untuk hilirisasi rumput laut, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan membuat klaster budidaya.

HUMAS DITJEN PDSPKP

KKP Dukung Proses Hukum Perdagangan Penyu Hijau

BALI (5/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penangkapan dan proses hukum tindakan warga yang tertangkap menyimpan 21 (dua puluh satu) ekor Penyu Hijau dalam keadaan hidup yang akan diperdagangkan dan dikonsumsi di Benoa, Bali.

Penangkapan dilakukan oleh tim dari Direktorat Polair Polda Bali pada Minggu (30/4/2023) sekira pukul 22.00 WITA di Jalan Pratama, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangannya di Jakarta bahwa KKP sangat menyesalkan tindakan warga tersebut.

“KKP sangat mengecam perbuatan pelaku karena Penyu Hijau merupakan satwa liar yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 526/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya” jelas Victor.

Victor juga menegaskan dukungannya dalam penindakan dan proses hukum terhadap kasus tersebut.

“Kami tugaskan tim dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar untuk berkoordinasi dengan Direktorat Polair Polda Bali dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPSPL Denpasar Permana Yudiarso menjelaskan kejadian ini diketahui berdasarkan laporan yang diterima BPSPL Denpasar melalui media sosial. Pihaknya segera membantu penanganan dengan memeriksa kondisi kesehatan penyu bersama FKH Universitas Udayana dan Turtle Guard di antaranya identifikasi jenis kelamin, morfometri, USG, dan penandaan fisik penyu.

Description: https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/SIARAN%20PERS/2023/04%20APRIL/KKP%20Dukung%20Proses%20Hukum%20Perdagangan%20Penyu%20Hijau.jpegYudi juga menyampaikan kegiatan penangkapan perdagangan penyu hijau untuk tujuan konsumsi di Bali merupakan yang kedua kalinya di tahun 2023. Kejadian pertama adalah penangkapan 43 penyu hijau dalam keadaan hidup oleh TNI-AL di Perairan Banjar Kelatakan, Desa Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali pada Kamis, 12 Januari 2023. Kedua di Tanjung Benoa, sebanyak 21 penyu hijau dan 1 plastik daging olahan penyu hijau pada Senin 1 Mei 2023. Hal ini menunjukkan masih tingginya perdagangan penyu hijau ilegal untuk tujuan konsumsi, khususnya di Provinsi Bali.

“Sebagai langkah tindak lanjut, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, melaksanakan sosialisasi tentang perlindungan jenis penyu kepada masyarakat serta pendampingan dengan kelompok-kelompok pelestari (konservasi) penyu agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” ujar Yudi.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya selalu memastikan kelestarian biota laut yang dilindungi dan keberlanjutan populasinya untuk kesejahteraan bangsa dan generasi yang akan datang.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

KKP-FAO Siap Gelar Pertemuan Internasional Bahas IUUF di Bali

JAKARTA, (4/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Organisasi Pangan Dunia (FAO) akan menggelar 4th Meeting of The Parties To The FAO Agreement On Port State Measures (PSMA) di Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 8-12 Mei 2023.

Pertemuan yang diikuti oleh ratusan delegasi yang berasal dari negara anggota PSM, observer hingga perwakilan lembaga internasional ini membahas peran pelabuhan dalam mempersempit praktik illegal unreported unregulated fishing (IUUF) secara global.

“Kegiatan PSMA ini bagian dari upaya mencegah praktik IUU Fishing, di mana pendekatannya melalui pengelolahan pelabuhan perikanan,” ungkap Direktur Kepelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) Tri Aris Wibowo dalam program talkshow Bincang Bahari mengupas Road To 4th Meeting of The Parties To The FAO Agreement On Port State Measures (PSMA) yang berlangsung secara hybrid dari Kantor KKP di Jakarta, Kamis (4/5/2023).

PSMA adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF).

Indonesia meratifikasi perjanjian internasional PSMA sejak tahun 2016 dan telah menetapkan empat pelabuhan perikanan sebagai lokasi bersandarnya kapal-kapal perikanan maupun kapal pengangkut ikan berbendera asing, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, PPS Bitung, PPS Bungus dan Pelabuhan Umum Benoa.

“Dengan adanya tindakan PSMA terhadap kapal asing, menunjukkan kita concern terhadap IUUF Fishing baik itu pemberantasan maupun pencegahan. Apa manfaatnya? Salah satunya meningkatkan daya saing produk perikanan karena menegaskan kejelasan ketelurusan produk perikanan dan Indonesia tidak ada kekhawatiran melawan tindakan ilegal,” papar Tri Aris.

Sejak awal tahun ini tercatat sebanyak 12 kapal asing berbendera Jepang berlabuh di PU Benoa dan telah dilakukan pemeriksaan secara PSM. Pada umumnya kapal-kapal tersebut bertujuan untuk pergantian crew dan mengisi perbekalan.

Chairperson of the 4th Meeting of The PSMA Nilanto Perbowo menambahkan, dalam pertemuan nanti akan membahas sejumlah agenda, di antaranya status perjanjian FAO 2009 tentang Tindakan Negara Pelabuhan (PSMA) serta strategi meningkatkan efektivitas PSMA melalui pertukaran data dan informasi perikanan masing negara peserta dalam mempersempit ruang gerak IUUF.

“Mudah-mudahan pada saat pertemuan nanti dari awal sampai akhir, peserta bersemangat dan kooperatif untuk bisa menuntaskan semua dokumen yang telah disiapkan dalam beberapa kali pertemuan kelompok kerja. Sehingga ke depan PSMA instrumennya lebih lengkap yang akan digunakan semua pihak sebagai panduan. Kesepakatan pertukaran informasi dan transparansi dari semua pihak agar tujuan dari PSMA ini bisa diperoleh. Inilah tujuan pertemuan ini,” papar Nilanto.

Sementara itu, Regional Project Coordinator FAO Muralidharan Chavakat Manghat mengungkap dukungan pihaknya dalam memberantas IUUF secara global. Di antaranya berupa pembuatan roadmap pemberantasan dan melakukan transformasi digital melalui pemantauan kapal perikanan.

“Saya mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang merativikasi PSMA sebagai upaya pencegahan IUUF,” ungkapnya.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

KKP Catat Potensi Transaksi USD 54,6 Juta dari Pameran Produk Perikanan di Barcelona

JAKARTA, (3/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencatatkan nilai transaksi potensial sebesar USD54,6 juta di ajang Seafood Expo Global (SEG) yang dilaksanakan di Barcelona tersebut.

Dalam pameran yang berlangsung pada 25-27 April ini, para pembeli (buyers) menunjukkan ketertarikan pada produk perikanan seperti tuna, gurita, cumi-cumi, sotong, udang, kakap merah, dan kakap putih. Kemudian ikan marlin, kerapu, tilapia, mahi-mahi, ikan sarden kaleng, ikan tuna kaleng, kingfish, parrot fish, swordfish, wahoo, dan ribbon fish.

“Alhamdulillah hasil pameran SEG di Barcelona melampaui target awal kami sebesar USD50 juta,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (2/4/2023).

Budi mengatakan tim delegasi KKP yang berangkat ke pameran tersebut terus melakukan promosi dan juga menindaklanjuti kerja sama dengan mitra agar produk Indonesia semakin mendunia. Partisipasi KKP pada pameran SEG diharapkan  menjadi momentum pemulihan dan peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar global.

“Uni Eropa (UE-27) merupakan pasar tunggal terbesar di sektor kelautan dan perikanan,” sambungnya.

Sementara Sekretaris Ditjen PDSPKP, Machmud menyebut para calon buyers potensial antara lain, selain berasal dari negara-negara Uni Eropa (seperti Spanyol, Perancis, Belanda, Belgia, Jerman, Polandia, dan Malta), tetapi juga berasal dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Peru, Meksiko, Panama, Kolombia, Puerto Rico, Ekuador, Bermuda, dan Turki, serta bahkan berasal dari negara-negara Asia sendiri (seperti Jepang, Korsel, Taiwan, China, Hongkong, Vietnam, India), dan juga Australia.

“Selama 3 hari pameran, para calon buyers menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap produk perikanan Indonesia,” jelas Machmud.

Ditambahkan oleh Direktur Pemasaran, Erwin Dwiyana menyebut telah ada tindak lanjut pasca SEG. Melalui program Foreign Buyer Mission (FBM), yang akan dilaksanakan oleh KKP bekerjasama dengan Seafood Import Monitoring Programme (SIPPO-Swiss) diharapkan mampu meningkatkan akses ekspor produk perikanan Indonesia ke Eropa.

“Kegiatan ini akan jadi jembatan pertemuan bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan Eropa,” terang Erwin.

Dikatakannya, selama pameran SEG, delegasi KKP melakukan koordinasi dengan World Programme Supervisor SIPPO Headquarter-Swiss terkait rencana FBM yang akan dilaksanakan pada September 2023. Selain itu, KKP sebagai Business Support Organization (BSO) dalam program SIPPO di sektor kelautan dan perikanan juga melakukan pendekatan kepada 9 importir Eropa untuk ikut berpartisipasi pada FBM, yaitu Victor Sanchez Baas, Fishermans Choice, Klaas Puul, Seafood Connection, Delfin Ultracongelados, Sturtzer Co, Shrimp Insights, Het Urker Zalmhuys, dan Mariscos Castellar.

“Beberapa catatan selama diskusi, untuk pasar udang di Eropa, supplier harus mampu bersaing dalam hal kontinuitas, harga, mutu, dan sertifikasi (pihak ke-3),” urainya.

Kemudian terkait sertifikasi, masing-masing target pasar memiliki pemenuhan persyaratan yang berbeda, dimana  untuk retail mewajibkan pemenuhan sertifikat ecolabel seperti ASC, IFC, BSCI, BRC, BAB dsb.

Sebagai informasi, pada 5 tahun terakhir, pangsa pasar Indonesia di UE rata-rata sebesar 1,1% atau senilai  USD367,05 juta dari total impor UE yang mencapai USD36,68 miliar dan mengalami tren positif 2,6% per tahun. Adapun Spanyol merupakan hub utama masuknya produk perikanan dunia ke pasar UE dan kawasan Mediterania. Dalam 5 tahun terakhir,  Spanyol menyumbang 18,6% kebutuhan impor produk perikanan di Uni Eropa atau senilai USD6,14 miliar.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan ekspor hasil perikanan Indonesia bisa mencapai USD7,66 miliar atau setara Rp 116, 1 triliun (kurs Rp 15.160). Selain itu, ditargetkan komoditas budidaya unggulan dalam negeri mampu merajai pasar ekspor dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang.

HUMAS DITJEN PDSPKP

KKP dan PT Semen Padang Kolaborasi Kurangi Sampah Plastik

JAKARTA, (1/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) segera mengkolaborasikan program Bulan Cinta Laut (BCL) dengan PT Semen Padang melalui program Nabung Sarok (menabung sampah) untuk mendukung pelaksanaan program prioritas KKP dalam pembangunan ekonomi biru melalui agenda pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau BCL.

Inisiasi kolaborasi ini berawal dari sosialisasi program Nabung Sarok yang digagas oleh PT. Semen Padang. Program ini sejalan dengan program Bulan Cinta Laut yaitu dukungan untuk mewujudkan kesehatan laut dan pemberdayaan nelayan melalui ekonomi sirkuler.

“Nabung Sarok atau nabuang sarok adalah bentuk pengelolaan sampah yang mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat nelayan” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo.

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar mengungkapkan PT Semen Padang sangat mendukung program KKP khususnya dalam pengelolaan sampah.

“Program Nabung Sarok PT. Semen Padang yang berawal dari program Refuse Derived Fuel (RDF), inisiasi Kementerian PUPR telah mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Ini peluang yang sangat baik untuk mendorong perubahan sikap masyarakat dalam memilah sampah,” ungkap Asri.

Asri juga menyebutkan bila program ini berkelanjutan, maka pengelolaan sampah di Sumatera Barat menjadi lebih baik dari segi ekonomi maupun penggunaannya.

Victor juga menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang akan membantu dalam pelaksanaannya nanti supaya dapat diimplementasikan dengan baik.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT