Tata Kelola Sedimentasi Utamakan Ekologi dan Kedaulatan Negara

JAKARTA, (31/5) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan nasional. Tata kelola sedimentasi mengutamakan kesehatan ekologi, serta kepentingan dan kedaulatan negara. 

Dijelaskannya, pemanfaatan hasil sedimentasi khususnya pasir laut diutamakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di berbagai wilayah Indonesia, bukan untuk komoditas ekspor. Penggunaan pasir laut untuk reklamasi juga menjadi lebih terukur karena harus berasal dari hasil sedimentasi, bukan yang dikeruk di sembarang lokasi. 

“Kebutuhan reklamasi dalam negeri besar sekali, seperti pembangunan di Bintan, pesisir Pulau Jawa dan di tempat-tempat lain. Kalau ini tidak diatur dengan baik, bisa-bisa pasirnya diambil dari sembarang lokasi yang akhirnya merusak lingkungan laut,” ungkap Menteri Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Menteri Trenggono turut meluruskan kekhawatiran banyak pihak mengenai ancaman kerusakan ekologi dari aktivitas pemanfaatan pasir laut. PP tersebut menurutnya justru sarat akan kepentingan ekologi, karena hasil sedimentasi yang tidak dikelola dengan baik malah dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

Lebih dari dari itu, hasil sedimentasi juga dapat mengganggu alur pelayaran kapal yang akhirnya menghambat aktivitas ekonomi di laut.

“Komitmen kami ekologi sebagai panglima itu tidak berubah. Bisa dilihat bagaimana kami menindak kegiatan-kegiatan di ruang laut yang mengancam keberlanjutan ekologi. Sudah berapa banyak kegiatan reklamasi yang kami hentikan, termasuk operasional kapal pengeruk pasir di Pulau Rupat beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

PP 26/2023 juga mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Hal itu ditujukkan dengan pembentukan Tim Kajian yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, hingga aktivis lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Bab Perencanaan.

Tim Kajian bertugas menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang berisi sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume hasil sedimentasi di laut, prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan, upaya untuk pengendalian hasil sedimentasi di laut, rencana pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, dan rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

“Ada Tim Kajian yang menentukan yang diisi berbagai unsur, dari pemerintah, para pakar dan juga lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada lingkungan. Jadi kalau tim ini tidak mengizinkan untuk dilakukan pemanfaatan hasil sediementasi ya tidak bisa, termasuk untuk ekspor itu,” ungkapnya.

Pihaknya saat ini tengah menyusun aturan dari peraturan pemerintah yang terbit pada 15 Mei tersebut. “Aturan turunannya sedang kita kerjakan, sehingga nanti teman-teman bisa lebih detail melihat tata kelola sedimentasi ini,” pungkasnya.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

KKP-APEC Kerja Sama  Pemantauan Produk Perikanan

JAKARTA, (30/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk memperkuat sistem pemantauan keamanan pangan perikanan. Salah satu yang menjadi fokus kerjasama ini yakni pengendalian food-borne disease atau penyakit yang ditimbulkan oleh kontaminasi bakteri pada makanan.

“Kami menyambut positif kerjasama ini mengingat metode mitigasi terus berkembang hingga mampu melakukan pengendalian dan pelacakan sumber penyakit secara akurat melalui penerapan surveilan molekuler dengan teknologi whole genome sequence atau WGS platform,” ujar Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Sosok yang akrab disapa Tari ini mengatakan keamanan pangan di negara – negara anggota APEC menjadi fokus bersama. Dikatakannya, negara – negara maju juga telah  mengaplikasikan surveilans penyakit yang dapat menular melalui makanan atau dikenal sebagai food-borne disease.

“Negara – negara pengekspor produk pangan terutama pangan asal hewan/ternak dan tumbuhan telah banyak yang mulai menerapkan platform ini dalam memberikan jaminan keamanan pangan produk mereka, meyakinkan konsumen, menjamin keberterimaan produk di pasaran serta memperluas akses produk di pasar global dan meningkatkan volume ekspor, namun Indonesia akan menjadi salah satu pionir, terutama di Asia Tenggara, yang menerapkan platform WGS (whole genome sequence) pada sektor perikanan” ujar Tari.

Sebagai salah satu negara eksportir hasil perikanan terbesar di dunia, Tari menyebut Indonesia tidak dapat menghindari isu keamanan pangan produk perikanan. Hal ini sejalan dengan program KKP dalam menggenjot produksi perikanan. 

Ditegaskan Tari, Indonesia memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai standar internasional. Karenanya, target produksi udang 2 juta ton udang per tahun pada 2024 akan mampu diserap pasar global, utamanya negara – negara maju importir udang.

“Kapasitas SDM dan peralatan laboratorium KKP untuk bekerjasama dengan jejaring WGS internasional dalam penerapan Platform WGS kita juga sudah siap,” tegasnya.

Kesiapan Indonesia ditunjukkan Tari dalam gelaran forum APEC SOM Ke-2 di Detroit Amerika Serikat, 14-19 Mei. Saat itu, delegasi KKP yang hadir menjadikan forum working group APEC WGS sebagai unjuk kekuatan kapasitas Indonesia dan kesiapan menjalin kerjasama dengan negara – negara maju dalam penerapan platform WGS pada sistem surveilans food-borne disease sektor perikanan utamanya komoditas udang.

“Intinya kita tunjukkan kalau Indonesia siap dan mampu menjamin keamanan pangan, khususnya dari komoditas kelautan dan perikanan,” terang Tari.

Sebagai informasi, salah satu topik yang diangkat dalam Pertemuan APEC Senior Official Meeting Ke-2 adalah isu keamanan pangan pada komoditas pangan yang diperdagangkan secara internasional. Negara – negara maju anggota APEC yang umumnya adalah konsumen atau importir produk pangan sudah sejak lama menerapkan standar – standar tertentu yang membuat kegiatan perdagangan komoditas pangan antar negara menjadi makin kompetitif.

Delegasi KKP yang diwakili M. Aji Purbayu dan Putu Eka Sudaryatma berhasil membuat perwakilan dari 21 negara APEC dan delegasi pengamat WTO memberikan apresiasi kepada Indonesia atas pencapaiannya yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang akan menerapkan platform WGS di sektor perikanan. Penerapan ini dilaksanakan melalui kerjasama bilateral saling menguntungkan dengan United States Food and Drugs Administration (US FDA).

“Semoga kerjasama ini semakin menjamin keamanan udang Indonesia dan semakin meningkatkan volume ekspor ke Amerika Serikat serta mendapatkan privilege dalam kemudahan lalu lintas saat tiba di pelabuhan – pelabuhan Amerika Serikat,” harap Tari.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP menjaga mutu produk perikanan, termasuk dari kontaminasi mikroplastik. Upaya yang dilakukan pun harus dari hulu ke hilir.

HUMAS BKIPM

Sinergi KKP dan BNN Berantas Penyelundupan Narkotika di Sektor KP

JAKARTA (30/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) bersinergi dalam pemberantasan penyelundupan narkotika di sektor kelautan dan perikanan melalui Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2023.

Operasi tahunan dengan sandi Gempur Narkotika Bersama (Purnama) pada tahun ini, menargetkan penghentian, pemeriksaan, serta pengejaran terhadap tindakan penyelundupan narkoba melalui jalur laut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han menyampaikan bahwa KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP mendukung sepenuhnya pelaksanaan operasi bersama ini dengan tujuan melindungi para nelayan dari tindakan mengedarkan, membawa hingga memakai narkotika.

“KKP berkomitmen penuh dalam aksi pemberantasan penyelundupan narkotika di sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, kami telah mengerahkan sebanyak 3 (tiga) unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan dalam Operasi Laut Interdiksi Terpadu tahun ini”, ujar Adin.

Ketiga kapal yang dikerahkan antara lain, KP. Hiu 16, KP. Hiu 15, serta KP. Hiu 06 dengan total personil sebanyak 36 Awak Kapal Pengawas. Selain BNN dan KKP, Adin menuturkan bahwa operasi tersebut juga turut melibatkan personil dan unsur patroli laut dari instansi maritim lainnya, yaitu Ditpolair Baharkam Polri, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut Adin menjabarkan bahwa operasi bersama ini telah dibuka pada Selasa 23 Mei di Pelabuhan Perlindo, Sorong, Papua Barat dan akan berakhir pada 6 Juni mendatang, dengan target wilayah operasi meliputi Selat Malaka (Perairan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau), Laut Sulawesi, Laut Arafuru, dan perairan Jakarta.

“Sebagaimana data yang disebutkan BNN bahwa 95% masuknya narkotika ke Indonesia dilakukan melalui jalur laut, di sini kami terus berupaya untuk mencegah aksi penyelundupan narkotika melibatkan usaha perikanan”, imbuh Adin.

Selain itu, Adin sepakat bahwa memang diperlukan langkah-langkah antisipasi bersama seluruh instansi terkait pencegahan, pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkotika yang memanfaatkan jalur laut untuk memasukkan dan mengedarkan narkotika.

Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang menyatakan telah memerangi segala bentuk kejahatan maritim yang mampu mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan. Hal ini meliputi penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan lobster, hingga penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) melalui kapal-kapal perikanan. Selain untuk melindungi industri kelautan dan perikanan, hal ini juga dilakukan untuk melindungi para nelayan Indonesia.

HUMAS DITJEN PSDKP

KKP Perkuat Tim Ahli Pengungkapan Kasus Perikanan

JAKARTA (29/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat tim ahli pengungkapan kasus perikanan dengan menggandeng 7 (tujuh) institusi pendidikan di Provinsi Aceh.

Ketujuh institusi Pendidikan tersebut di antaranya, Universitas Malikussaleh, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Universitas Teuku Umar, Universitas Abulyatama, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Banda Aceh, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, dan Universitas Bung Hatta.

“Apresiasi kami sampaikan kepada setiap institusi pendidikan yang telah berkomitmen bersama KKP untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang masing-masing untuk penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”, tutur Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han.

Adin menjelaskan bahwa melalui kerja sama ini, KKP dapat segera membentuk Tim Ahli yang akan menangani penghitungan valuasi kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, terumbu karang, padang lamun serta wilayah pesisir ketika terdapat sengketa di luar pengadilan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu apabila terjadi kerusakan atau pencemaran pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditimbulkan oleh usaha perseorangan atau korporasi, Pemerintah dapat membentuk tim penyelesaian sengketa yang salah satunya merupakan ahli yang kompeten dibidangnya.

“Sejalan dengan prinsip restorative justice, melalui tim ahli yang dibentuk, penilaian terhadap jenis, luasan, dan besaran kerugian akibat kerusakan atau pencemaran pesisir dapat dilakukan secara professional. Sehingga para pelaku akan membayar kerugian sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkannya”, pungkas Adin.

Proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini telah dilakukan sejak awal tahun 2023 hingga bulan Mei ini. Adin menjabarkan bahwa di samping kerja sama terkait pembentukan Tim Ahli tersebut, KKP melalui Ditjen PSDKP akan membantu pengembangan kualitas SDM guna mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Selain itu, Adin menegaskan bahwa kerja sama serupa tidak hanya dilakukan di Provinsi Aceh saja, melainkan juga akan dilakukan kerja sama dengan institusi-intitusi pendidikan di wilayah lainnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa melalui kebijakan lima program prioritas Ekonomi Biru, KKP akan terus bekerja keras dalam memulihkan kesehatan ekologi dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan demi terwujudnya laut sehat, Indonesia sejahtera.

HUMAS DITJEN PSDKP

KKP dan Case Western Reverse University Sepakati Kerja Sama Pengembangan SDM

CLEVELAND, (28/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BRSDM) dan Case Western Reverse University (CWRU) menyepakati akan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia. Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LoI).

LoI tentang kerja sama pendidikan, saintifik, dan pengembangan kapasitas SDM tersebut ditandatangani oleh Kepala BRSDM Dr. I Nyoman Radiarta dan Vice Provost for International Affairs CWRU Dr. David Fleshler, pada Selasa (23/5), di kampus CWRU, Cleveland, AS.

LoI menyepakati 7 ruang lingkup kerja sama diantara kedua belah pihak. Pertama, manajemen dan teknologi pendidikan. Kedua, pelatihan kewirausahaan dan penciptaan usaha. Ketiga, kajian akademik di bidang ilmu-ilmu sosial, kajian sosial-ekonomi, antropologi dan kajian budaya Asia. Keempat, ilmu dan teknik lingkungan, seperti oseanografi, kimia akuatik, kualitas air, dan teknik umum. Kelima, biologi dan bioteknologi, seperti biologi akuatik, parasitologi, ichthyology, dan genetika. Keenam, pertukaran pelajar dan sarjana melalui sekolah/program perkemahan musim panas di Indonesia dan AS. Terakhir, pengembangan dana bersama.

“BRSDM saat ini sedang gencar bermitra dengan berbagai lembaga pendidikan dalam dan luar negeri sebagai upaya transformasi kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk mendukung program prioritas pembangunan KKP melalui Ekonomi Biru,” ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta.

Semenatara itu, David Fleshler menyambut baik niat dan komitmen kerja sama kedua belah pihak. David mengatakan bahwa sama seperti BRSDM, CWRU saat ini juga dalam proses mengembangkan pendidikan untuk memperluas bidang pendidikan yang ada saat ini. Walaupun CWRU selama ini fokus di bidang Public Health dan Engineering, CWRU sangat tertarik untuk bekerja sama dengan satuan pendidikan BRSDM untuk bidang kelautan dan perikanan, khususnya budaya dan sosio-ekonomi maritim di Indonesia.

Hasil diskusi kedua pihak juga menyepakati sejumlah langkah konkret yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kerja sama ke depan. Hal tersebut termasuk kerja sama dalam manajemen dan teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum dan modul akademik, jaringan antar siswa serta pengembangan kerja sama strategi link and match dengan entitas swasta, perusahaan pemangku kepentingan lainnya.

Selain melakukan penandatangan LoI dan diskusi pembahasan kerja sama, para delegasi BRSDM juga melakukan peninjauan lingkungan kampus CWRU. Kedua pihak melakukan pembahasan untuk menciptakan suasana kampus yang asri, kondusif, ramah lingkungan dan kekeluargaan guna memfasilitasi self-development para mahasiswa dan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap almamater.

Kunjungan juga dilakukan ke Think Box, a full- service innovation center, di CWRU. Para delegasi BRSDM berdiskusi dengan Direktur Executive Larry Sears dalam rangka benchmarking pengembangan dan pengelolaan teaching factory yang mengakomodir kegiatan praktik nyata dan menstimulasi kreatifitas para mahasiswa dalam menciptakan inovasi.

Selain ke CWRU dan MSU, pada kunjungan kerja ke AS kali ini, delegasi BRSDM juga melakukan kunjungan ke universitas AS lainnya, yaitu Kent State University (KSU) untuk melakukan kerja sama. Pemilihan universitas-universitas tersebut didasarkan kepada keunggulan komparatif masing-masing universitas yang dapat menjadi pengungkit penyelenggaran pendidikan dan pelatihan di BRSDM.

Kerja sama dengan universitas-universitas tersebut sejalan dengan visi pengembangan SDM di era Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sebelumnya Menteri Trenggono juga mendorong transformasi tata kelola pendidikan dan pengembangan SDM di KKP agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan nasional dan global.

HUMAS BRSDM

KKP Kembangkan Harvest Strategy untuk Tingkatkan Daya Saing Produk Tuna di Pasar Global

JAKARTA, (25/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun Harvest Strategy pengelolaan tuna untuk menjaga populasi sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan itu di pasar global. Penyusunan dilakukan sejalan dengan program ekonomi biru penangkapan ikan terukur.

“Harvest strategy pengelolaan tuna yang telah disusun sejalan dengan kebijakan ekonomi biru khususnya penangkapan ikan terukur, karena dalam strategi tersebut diatur penerapan perikanan berbasis kuota penangkapan ikan, penatakelolaan rumpon, penerapan pengurangan hasil tangkapan tuna dan cakalang dan penerapan penutupan sebagian wilayah dan waktu penangkapan tuna sirip kuning,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam The 1st Indonesia Tuna Conference (ITC-1) and The 7th International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF-7) di Bali, Rabu (24/5/2023).

Konferensi dan forum internasional yang berlangsung selama dua hari itu salah satunya bertujuan mengarusutamakan harvest strategy perikanan tuna di perairan kepulauan Indonesia. Pertemuan diikuti ratusan stakeholder perikanan dari dalam dan luar negeri.

Menteri Trenggono menerangkan, sebagai negara anggota Regional Fisheries Management Organization (RFMO), Indonesia berkomitmen penuh mengelola sumber daya ikan tuna secara berkelanjutan. Terlebih perairan Indonesia selama ini dikenal sebagai tempat beruaya dan wilayah penangkapan tuna, baik di perairan kepulauan, perairan teritorial, maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Berdasarkan data, Indonesia termasuk negara produsen ikan tuna, cakalang, dan tongkol terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 15 persen. Pada tahun 2021 produksi tuna dan cakalang Indonesia mencapai 791.000 ton dengan nilai sekitar Rp22 triliun.

Untuk mendukung penyusunan Harvest Strategi perikanan tuna, sambungnya, KKP juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 121 tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol. Regulasi ini menjadi payung hukum penyusunan Harvest Strategy tuna dan cakalang di perairan kepulauan.

“Saya berharap agar penetapan target dan limit reference point dalam harvest strategy yang menjadi acuan dalam penentuan kuota pemanfaatan sumber daya ikan tuna ini dapat menjadi instrumen yang mengawal keberlanjutan sumber daya tuna dengan tetap mempertimbangkan aspek usaha dan ekonominya. Saya juga berharap seluruh pemangku kepentingan

secara sungguh-sungguh melaksanakan Harvest Strategy untuk kelestarian sumber daya ikan tuna, cakalang dan tongkol sehingga dapat menguatkan daya saing produknya di pasar global,” tambahnya.

Ikan tuna terbagi dalam tiga jenis, masing-masing tuna sirip biru (southern bluefin tuna), tuna sirip kuning (yellowfin tuna), dan tuna mata lebar (bigeye tuna). Penangkapan tuna di laut pun diatur menggunakan kuota dan pembatasan tangkapan sesuai aturan RFMO yakni The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), dan Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).

Indonesia memperoleh kuota tangkapan tuna sirip biru di laut lepas sebanyak 1.123 ton per tahun berdasarkan pengaturan CCSBT. Untuk tuna sirip kuning jumlah tangkapannya dibatasi hingga 13.047 ton yang ditangkap oleh alat penangkap ikan longline dan purse seine Industri di area IOTC. Sedangkan pengaturan pembatasan tangkapan di wilayah WCPFC, batasan tangkapan kapal-kapal longline yang menangkap mata besar sebesar 5.889 ton per tahun. Untuk kapal-kapal purse seine Indonesia memiliki batasan tangkapan total sebesar 70.821 ton di ZEEI WPPNRI 716 dan 717 untuk tuna tropis.

Sementara itu, Plt Dirjen Perikanan Tangkap Agus Suherman menerangkan proses panjang penyusunan Harvest Strategy yang diawali dengan penyusunan framework untuk perikanan tuna tropis di WPPNRI 713, 714 dan 715 sejak tahun 2014. Selama proses tersebut, pihaknya juga menggandeng sejumlah pihak untuk pengumpulan data maupun membangun prototype Operating Models dalam Management Strategy Evaluation.

Harvest Strategy menurutnya, mempunyai tujuan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dengan mempertimbangkan juga aspek ekonomi. Penetapan target dan limit reference point dalam harvest strategy merupakan acuan dalam penentuan kuota pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam harvest strategy juga diatur langkah-langkah pengelolaan antara lain penerapan perikanan berbasis kuota penangkapan ikan, penatakelolaan rumpon, penerapan pengurangan hasil tangkapan tuna dan cakalang dan penerapan penutupan sebagian wilayah dan waktu penangkapan tuna sirip kuning.

“Implementasi Harvest Strategy untuk tuna dan cakalang ini sangat berpengaruh tidak hanya terhadap pengelolaan perikanan tuna di WPPNRI 713, 714 dan 715, namun juga terhadap skema ketelurusan perikanan Indonesia yang dituntut oleh dunia internasional salah satunya melalui sertifikasi MSC. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua tim penyusun atas kerjasama, kerja keras dan kerja tuntas dalam penyusunan Harvest Strategy ini,” terangnya.

Sebagai informasi, ITC-1 dan ICTBF-7 bertujuan mempromosikan upaya–upaya pengelolaan tuna Indonesia kepada para pemangku kepentingan perikanan tuna dalam dan luar negeri. Pertemuan ini juga untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, hingga menguatkan perdagangan tuna Indonesia.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

KKP Gandeng Universitas Michigan AS Kembangkan SDM KP

MICHIGAN, (22/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan perikanan (BRSDM) bekerja sama dengan Michigan State University (MSU), Amerika Serikat dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola perikanan.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara BRSDM dan MSU di bidang penelitian terapan dan pembangunan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. MoU ini ditandatangani oleh Kepala BRSDM Dr. I Nyoman Radiarta bersama Dekan dan Profesor College of Agriculture and Natural Resources Dr. Kelly Millenbah, Jumat (19/5), di Kampus MSU, Michigan, AS.

“Kerja sama ini merupakan upaya kita untuk memperkuat program pengembangan SDM dan penguatan tata kelola perikanan”, ujar Nyoman.

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan oleh kedua lembaga meliputi 6 (enam) area. Pertama, kerja sama akademik, seperti beasiswa program sarjana, pertukaran dosen, mahasiswa, dan staf akademik, serta program pelatihan. Kedua, manajemen pendidikan dan teknologi untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif dan kondusif. Ketiga, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat untuk perikanan berkelanjutan dengan teknologi inovatif dan ramah lingkungan. Keempat, pengembangan kurikulum dan modul akademik yang menjawab kebutuhan industri perikanan untuk lulusan yang terampil, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Kelima, berbagi pengetahuan dan pertukaran informasi dan pengalaman dalam model kemitraan terpadu dengan entitas swasta, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Keenam, area kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh para pihak.

“Sebagai dua lembaga yang memiliki komitmen dalam pengembangan perikanan berbasis masyarakat, BRSDM dan MSU sepakat untuk bermitra dalam hal pengembangan metode pendidikan, training dan penyuluhan masyarakat perikanan,” terang Nyoman.

Setelah melakukan penandatanganan MoU, delegasi BRSDM melakukan pertemuan dengan sivitas MSU untuk memberikan presentasi tentang transformasi kelembagaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan BRSDM dalam mendukung ekonomi biru KKP serta berdiskusi untuk bertukar pengalaman dan penjajakan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan kelembagaan pelatihan dan penyuluhan. BRSDM juga berbagi pengalaman tetang penyelenggarakan kegiatan pendidikan vokasi dan penyuluhan kelautan dna perikanan untuk mendukung program prioritas Ekonomi Biru Indonesia.

Hadir pada pertemuan ini Dr. Gary Roloff, Department Chair Fisheries and Wildlife; Dr. Dana Infante, Professor, MSU Agriculture Bio Research Associate Director; Dr. Abby Bennett, Assistant Professor of Global Inland Fisheries Ecology and Governance; Dr. Tom Loch, Assistant Professor of Aquatic Animal Health; Dr. Maria Claudia Lopez, Assistant Professor in Ecology and Natural Resource Management; dan Dr. Mark Axelrod, Associate Professor in International and Comparative Environmental Governance.

Selain ke MSU, pada kunjungan kerja ke AS kali ini, delegasi BRSDM juga melakukan kunjungan ke dua universitas AS lainnya, yaitu Case Western Reserve University (CWRU) dan Kent State University (KSU) untuk melakukan kerja sama. Pemilihan universitas-universitas tersebut didasarkan kepada keunggulan komparatif masing-masing universitas yang dapat menjadi pengungkit penyelenggaran pendidikan dan pelatihan di BRSDM.

Kerja sama dengan Michigan State University (MSU) sejalan dengan visi pengembangan SDM di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Sebelumnya Menteri juga mendorong transformasi tata kelola pendidikan dan pengembangan SDM di KKP agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan nasional dan global.

HUMAS BRSDM

Pertemuan FAO Sepakati Dokumen Bali Strategy untuk Berantas IUU Fishing

JAKARTA, (16/5) – Pertemuan ke-empat FAO Agreement on Port State Measures (PSMA) di Bali pada 8 – 12 Mei 2023 menghasilkan dokumen Bali Strategy sebagai upaya efektif memberantas praktik illegal unreported unregulated (IUU) fishing, melalui peran pelabuhan perikanan.

“Apa sih yang diatur dalam Bali Strategy? Yang dibutuhkan semua negara itu adalah panduan apa yang harus dilakukan untuk melakukan PSM secara efisien dan efektif. Bisa dibayangkan kalau ini tidak diadopsi semuanya ngambang dan PSM tidak terlaksana dengan baik,” ujar Nilanto Perbowo Chairperson Pertemuan FAO PSMA di Bali dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023).

Bali Strategy berperan sebagai alat untuk menyediakan panduan kepada negara anggota ke depannya dalam memperkuat implementasi dari persetujuan pada tingkat nasional, regional, dan global. Strategi ini untuk memperkuat kebijakan, hukum, kerangka kerja, institusi dan mekanisme operasional.

Selain itu, juga untuk koordinasi di tingkat nasional dan regional, kerja sama dan pertukaran informasi, akses masuk dan penggunaan pelabuhan, inspeksi dan tindaklanjutnya, peran negara bendera, serta hubungan dengan hukum internasional dan instrumen internasional lainnya.

Nilanto mengungkapkan pemilihan kata Bali Strategy telah disepakati oleh para peserta sidang yang jumlahnya mencapai 295 peserta yang terdiri dari negara anggota PSMA, negara anggota FAO dan organisasi internasional serta mitra observer dari berbagai negara.

Selain Bali Strategy, Pertemuan PSMA di Bali juga menghasilkan dokumen Terms of Reference for the Techinal Group on Information Exchange dan Questionnaires for the review and assessment of the the Effectiveness of the PSMA.

Melalui dua dokumen tersebut, negara pihak maupun non-pihak diminta membuka informasi terkait kapal yang meminta izin sandar di pelabuhan negara peserta. Selanjutnya mereview pelaksanaan PSMA di negara masing-masing. Proses sidang awalnya berlangsung alot karena tiap peserta memiliki kepentingan masing-masing, meski akhirnya sepakat mengadopsi dua dokumen itu sebagai komitmen memberantas praktik IUU fishing secara global.

“PSMA di Bali juga menyetujui pelaksanaan Operationalization of the Global Information Exchange System (GIES) sebagai sarana sharing data dan informasi pelaksanaan PSMA,” papar Nilanto.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhan Perikanan sebagai Head of Delegation RI, Tri Aris Wibowo mengungkapkan pihaknya terus berupaya menambah jumlah pelabuhan untuk pelaksanaan PSMA di Indonesia. Saat ini terdapat empat pelabuhan yang telah ditetapkan yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, PPS Bitung, PPS Bungus dan Pelabuhan Umum Benoa.

“Saat ini pelabuhan kita cuma empat, harusnya lebih banyak lagi. Untuk itu kita juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian lainnya dalam penggunaan pelabuhan untuk pelaksanaan PSMA. Di Thailand itu ada puluhan pelabuhan yang digunakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Internasional Edy Putra Irawadi mengapresiasi pelaksanaan PSMA di Bali karena dinilainya mampu mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen memerangi praktik illegal fishing. PSMA di Bali digelar oleh FAO bersama Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).

Edy menambahkan, Indonesia melalui KKP juga mampu membuktikan keseriusan dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui program-program Ekonomi Biru yang sudah dirancang. Isu-isu di sektor kelautan dan perikanan diakuinya mendapat perhatian sangat besar dari dunia internasional lantaran memiliki peranan penting dari sisi ekonomi hingga ketahanan pangan.

“Saya bisa mengklaim bahwa Indonesia sukses besar dalam pelaksanaan PSMA di Bali. Baik dalam arti pencapaian semua target dokumen yang dihasilkan 100 persen goal. Kemudian kita berhasil mempromosikan peradaban yang peduli terhadap ekologi dan ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui penangkapan ikan terukur,” ujar Edy.

Sebagai informasi, PSMA merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). Indonesia meratifikasi perjanjian internasional PSMA sejak tahun 2016.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

KKP Terus Siapkan Pembentukan Ocean Institute of Indonesia

AMBON (16/5)– Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mempersiapkan tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan dalam mendukung pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), sebagai upaya transformasi satuan pendidikan di bawah naungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM).

Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta, mengungkapkan transformasi pendidikan merupakan bagian dari upaya KKP dalam menyiapkan SDM unggul untuk mendukung pelaksanaan program-program Ekonomi Biru yang telah digagas oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

“Untuk itu diperlukan penetapan kebijakan tata kelola pendidikan dalam upaya mencetak SDM kompeten di sektor kelautan dan perikanan seperti melalui peningkatan akses pendidikan, kurikulum pendidikan berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, penguatan jejaring kerja sama dengan mitra, penguatan kelembagaan pendidikan, maupun kebijakan lainnya yang menjadi pengungkit,” papar Nyoman.

Hal tersebut disampaikan Nyoman pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, bertajuk ‘Transformasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk Ekonomi Biru’, yang terlaksana pada pertengahan Mei 2023, di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru, Ambon.

Rakontek terlaksana untuk menyiapkan dokumen tindak lanjut dan rencana aksi pengembangan Politeknik KP Indonesia menjadi OII. Melalui Rakontek ini, berhasil dirumuskan beberapa dokumen di antaranya Strategi peningkatan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan selaras dan searah dengan tersusunnya beberapa pedoman dan SOP penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, tersusunnya materi Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan; Biaya Pendidikan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan; serta Terlaksananya Smart Fisheries Villages (SFV) Pendidikan KP dengan baik dan sesuai dengan aturan.

BRSDM juga telah menetapkan kebijakan dengan memberikan akses 100 persen kepada anak pelaku utama (anak nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan petambak garam) untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi pada satuan pendidikan milik KKP.

Rumusan, komitmen kinerja serta rencana aksi tersebut akan ditindaklanjuti bersama oleh seluruh Satuan Pendidikan KP sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Melalui transformasi pendidikan KP, Nyoman pun berharap terwujudnya peningkatan kualitas layanan pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas kurikulum, kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui optimalisasi, serta kualitas manajemen dan penjaminan mutu kelembagan.

Diakui Nyoman, transformasi tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan tidak bisa berjalan sendiri sehingga perlu adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra baik itu lembaga pendidikan, dunia usaha dan dunia industri maupun dengan pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu turut dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BRSDM dengan PT. OS Selnajaya Indonesia dan PT. Lembaga Pelatihan Kerja OSIN terkait pengembangan SDM KP dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja

Di Rakontek Pendidikan KP juga terlaksana talkshow secara hybrid, yang menghadirkan narasumber secara luring dari Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, serta secara daring dari Kemenko PMK dan BP2MI.

Dalam Rakontek Pendidikan KP, juga dilaksanakan penyerahan Penghargaan kategori Pendidik Berprestasi lingkup KKP Tahun 2023, kepada Artin Indrayanti (Juara 1) dari SUPM Kotaagung; Anjang Kurnia (Juara 2) dari SUPM Tegal; dan Bujang Ali (Juara 3) dari SUPM Pontianak.

Penghargaan lainnya yakni Penerapan Standar Pendidikan Terbaik Tahun 2022, Juara 1 yakni Politeknik KP Karawang; Juara 2 yakni SUPM Tegal; Juara 3 yakni Politeknik AUP.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Maluku yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Pj. Wali Kota Ambon, Para Kepala UPTD Lingkup Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Sekretaris BRSDN, para Kepala Pusat dan Kepala Balbes lingkup BRSDM (online), Direktur/Kepala Satuan Pendidikan KP seluruh Indonesia, Kepala UPT Lingkup KKP, dan lainnya.

HUMAS BRSDM