JAKARTA, (29/12) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membagikan 8,8 ton ikan secara gratis ke anak yatim, pelajar, hingga masyarakat menjelang tahun baru 2024.
Bagi-bagi ikan ini merupakan bagian dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan secara nasional, serta membantu penyerapan hasil tangkapan nelayan, khususnya yang berada di wilayah Pantai Utara Jawa.
“Kita berbagi di akhir tahun, dan kemudian ini di hari Jumat harapannya menjadi Jumat Berkah. Kita bagikan ke anak yatim, rumah santri hingga masyarakat sekitar sini,” ungkap Menteri Trenggono saat melepas truk pembawa bantuan paket ikan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Menteri Trenggono menerangkan, kebutuhan ikan secara nasional sekitar 13 juta ton per tahun. Sebagian besar ikan tersebut merupakan hasil produksi nelayan dan pembudidaya dalam negeri.
Sedangkan upaya KKP untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, salah satunya melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
Menteri Trenggono menambahkan, peningkatan angka konsumsi ikan erat kaitannya dengan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus membantu kesejahteraan pelaku utama perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya.
“Ini sebagai satu pesan untuk peningkatan gizi, supaya gizi masyarakat meningkat dengan mengonsumsi ikan. Karena ikan ini bisa kita produksi di dalam negeri sendiri,” bebernya.
Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengatakan pembagian ikan merupakan salah satu upaya KKP menyerap hasil produksi nelayan. Ikan layang yang dibagikan kali ini adalah hasil tangkapan nelayan Pantura.
Pihaknya memiliki program Ulammart yang tujuannya menyerap dan mempromosikan hasil produksi masyarakat kelautan dan perikanan, baik itu berupa ikan segar, olahan hingga oleh-oleh khas ikan.
“Ini adalah upaya bagaimana kita menyerap hasil perikanan, dan meningkatkan angka konsumsi ikan,” ujarnya.
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
KARAWANG, (28/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya menjadikan Pantai Utara Jawa (Pantura) sebagai kawasan maritim berbasis ekonomi biru. Salah satunya dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, Indonesia, khususnya Pantai Utara Jawa memiliki aset kelautan dan perikanan dengan valuasi yang sangat besar, namun memiliki tantangan dalam pengelolaannya.
Untuk itu, kata Nyoman, penyiapan SDM KP melalui Pendidikan Tinggi sangat penting untuk menghasilkan SDM Unggul dan Berdaya Saing dengan kemampuan penelitian dan menciptakan inovasi.
“Tantangannya mulai dari overfishing, pencemaran sampah, minyak, abrasi jalan, banjir rob, hingga gelombang tinggi. SDM KP perlu mengasah diri dan mengembangkan kompetensi bidang kemaritiman untuk mengatasi tantangan tersebut,” kata Nyoman, Rabu (27/12/2023).
Nyoman menjelaskan, pengembangan komptensi SDM dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui Vocational Seminar Marine & Inland Fisheries (Series 1) bertajuk ‘Strategi Pengembangan Ekonomi Biru Berbasis Kawasan Maritim Pantura’ yang diselenggarakan Politeknik KP Karawang pada 19 Desember 2023 lalu.
Vocational Seminar Marine & Inland Fisheries itu menghadirkan akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang memaparkan berbagai hasil penelitian dengan berbagai tema bidang kelautan perikanan, mulai dari perikanan tangkap dan budidaya perikanan berkelanjutan, pengolahan hasil perikanan, mekanisasi, hingga kebijakan pengembangan kelautan dan perikanan.
“Saya berharap hasil penelitian yang dipaparkan dan dibahas dalam seminar dan talkshow tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan kelautan perikanan yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian ekonomi biru di Indonesia, terutama di Pantura,” ujarnya.
Direktur Sumber Daya Air Bappenas Mohammad Irfan Saleh mengatakan, visi pembangunan 2045 yang berisi kedaulatan, kemajuan, keberlanjutan sangat erat kaitannya dengan pembangunan kemaritiman. Artinya, kedaulatan negara baik fisik maupun dari sisi geopolitik sangat tergantung dari kekuatan maritim, serta kemampuan mengelola pesisir.
“Perlu peran serta seluruh instansi kementerian dan Lembaga, stakeholder, perguruan tinggi hingga Masyarakat untuk saling bersinergi membangun kemaritiman”, ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Politeknik KP Karawang, Guntur Prabowo menegaskan, Vocational Seminar Marine & Inland Fisheries bertujuan untuk menghimpun hasil penelitian terapan pada sektor kemaritiman meliputi pengembangan potensi produk hasil kelautan dan perikanan, wisata bahari, penerapan teknologi dibidang kelautan dan perikanan dan transportasi laut di Pantura; merumuskan rekomendasi sebagai bahan pembuatan kebijakan yang bersifat strategis pada sektor kemaritiman khususnya Pantura; dan memperkuat jejaring penelitian terapan pada sektor kemaritiman.
“Hasil seminar ini nantinya dapat teraktualisasikan melalui publikasi jurnal dan prosiding yang dibuat agar dapat diadaptasi masyarakat serta memberikan sumbangsih bahan kebijakan pembangunan kemaritiman di kawasan pantura Jawa,” jelas Guntur.
BATAM (27/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja meluncurkan 2 (dua) unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan terbaru yang dilengkapi dengan SM 5 (senapan mesin) berkaliber 12,57 x 99 MM yang siap mengamankan sumber daya laut Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa kehadiran dua unit kapal yang diberi nama KP. Barakuda 01 dan KP. Barakuda 02 ini merupakan bukti komitmen KKP dalam peningkatan armada pengawasan untuk mengawal kebijakan Ekonomi Biru.
“Hari ini, dihadapan kita telah bersandar 2 (dua) unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan KP. Barakuda 01 dan Barakuda 02 yang akan memperkuat armada kapal pengawas kelautan dan perikanan Ditjen PSDKP. Saya minta satu kapal ditempatkan di perairan Barat dan satu kapal di perairan Timur”, ungkap Trenggono dalam sambutannya pada acara Peresmian 2 Unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Kelas II KP. Barakuda 01 dan KP. Barakuda 02 di Galangan PT. Palindo Marine, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/12).
Trenggono turut menyampaikan apresiasinya kepada PT. Palindo Marine, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Biro Klasifikasi Indonesia serta instansi lainnya yang terlibat dalam penyelesaian pembangunan dua unit kapal tersebut sehingga kedua kapal dapat terselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu.
“Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Ditjen PSDKP, PT. Palindo Marine, beserta instansi lainnya atas dedikasi, kerja keras dan sinergitasnya dalam penyelesaian dan pendampingan pembangunan kapal pengawas ini. Kerja sama ini menegaskan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk menggunakan produk dalam negeri dalam membelanjakan APBN di KKP”, ujar Trenggono.
Trenggono menjabarkan bahwa kapal karya anak bangsa ini dinamakan BARAKUDA sebagai gambaran gagahnya kapal pengawas berkecepatan tinggi yang mampu melakukan manuver lincah untuk memerangi IUU Fishing dan Destructive Fishing. Layaknya ikan BARAKUDA yang mudah menangkap mangsanya karena lincah, cepat serta memiliki rahang yang kuat untuk melumpuhkan mangsa.
Spesifikasi dan Teknologi Terbaru pada KP. Barakuda 01 dan 02
Terkait spesifikasi dan teknologi terbaru yang dimiliki KP. Barakuda 01 dan 02, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han menjelaskan bahwa 2 unit kapal dengan panjang 50 meter (Kelas II) ini merupakan kapal pengawas pertama KKP yang telah dilengkapi dengan teknologi Fin Stabilizer untuk mendukung manuver dan kestabilan kapal serta interceptor untuk mendukung efisiensi kerja mesin dan daya dorong kapal.
Di samping itu, kedua kapal tersebut juga telah dilengkapi dengan Water Canon untuk melumpuhkan kapal ilegal serta rope cutter untuk memotong tali atau jaring yang membelit propeller pada saat melakukan pengejaran kapal ilegal.
“Modus operandi yang sering ditemui petugas di lapangan adalah pelaku dengan sengaja menjatuhkan jaring saat dikejar untuk merusak propeller kapal pengawas. Maka, pada KP. Barakuda 01 dan 02 ini telah kami lengkapi dengan rope cutter”, terang Adin.
Adin menambahkan bahwa KP. Barakuda 01 dan 02 juga telah dilengkapi sistem peluncur sea rider agar mempercepat naik turun speedboat ke atas air, pandangan ruang kemudi 360 derajat, serta towing hook untuk menarik kapal ilegal yang telah dilumpuhkan.
Dengan bertambahnya 2 (dua) unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, maka KKP saat ini telah memiliki 34 unit kapal, yang terdiri dari 6 unit kapal Kelas I (Orca 01-06), 5 unit kapal Kelas II (Hiu Macan Tutul 01-02, Paus, dan Barakuda 01-02), 12 unit kapal Kelas III (Hiu 11-17, Hiu Macan 01, Hiu Macan 03-06), 10 unit kapal Kelas IV (Hiu 01-10), dan 1 unit kapal Kelas V (Akar Bahar). HUMAS DITJEN PSDKP
JAKARTA, (27/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan strategi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia berbasis ekonomi biru. Strategi tersebut mencakup aspek standardisasi, inovasi produk dan nilai tambah, penerapan ketertelusuran dan rantai dingin, pengelolaan logistik ikan, pemberdayaan usaha, akses pembiayaan dan investasi, serta promosi dan akses pemasaran.
“Salah satu strateginya adalah menciptakan produk kualitas tinggi dan inovasi produk memenuhi standar pasar internasional dan menguasai pasar dalam negeri,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/12/2023).
Budi optimis bahwa target pemasaran produk perikanan Indonesia telah mengacu pada kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri (market driven). Pada tahun 2029, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan ditargetkan sebesar USD8,5 miliar dan nilai perdagangan dalam negerinya mencapai Rp796,93 triliun.
Strategi berikutnya, lanjut Budi, pemanfaatan teknologi pengolahan ramah lingkungan yang didukung dengan pemenuhan bahan baku sesuai standar, harga stabil dan wajar, serta penerapan sistem rantai dingin dan logistik ikan yang efisien, koneksitas dan kompetitif.
“Pemenuhan bahan baku berkualitas adalah salah satu bagian dari penerapan sistem logistik dan rantai dingin dalam satu sistem yang bergerak bersama,” terang Budi.
Tak kalah penting juga, strategi bangga terhadap produk Indonesia dan sekaligus melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia akan dilaksanakan melalui kegiatan “Tahun Tuna Indonesia 2024”, Promosi “Mutiara Perhiasan Resmi Nusantara”, dan “Sertifikasi Indikasi Geografis” Ikan Hias Indonesia.
Untuk itu, dalam Focus Group Discussion (FGD) Ditjen PDSPKP bersama dengan 300 stakeholders terkait yang diselenggarakan pada 20 Desember 2023 di Jakarta telah membagi beberapa tema diskusi pendalaman, seperti tema logistik, komoditas ikan hias dan mutiara, komoditas udang, komoditas rumput laut hingga terkait komoditas tuna.
Budi pun meminta para pemangku kepentingan, seperti asosiasi dan pengusaha untuk turut menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Salah satu menurutnya, bawah laut akan sehat kalau semua pihak menjaga dari sampah plastik.
“Proses bisnis itu hulu – hilir, maka kita pun akan diskusi tentang pemasaran, logistik, dan pembiayaan usaha. Tolong dapat dicermati, apa yang perlu dikoreksi dan ditambahkan,” ujar Budi.
Sebagai langkah awal, dalam rangka penyusunan strategi pembangunan kelautan dan perikanan, KKP secara aktif meminta masukan para pemangku kepentingan terkait.
“Ini bagian dari membangun komunikasi efektif agar usaha perikanan berkembang dengan baik, karenanya perlu sinergi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan daya saing,” tutur Budi.
Dalam FGD tersebut hadir beberapa asosiasi pelaku usaha perikanan, antara lain asosiasi pengolahan hasil perikanan, asosiasi logistik, asosiasi perikanan tangkap, asosiasi perikanan budi daya, asosiasi rumput laut hingga asosiasi ikan hias dan mutiara.
Budi mengaku ingin memperkuat wadah komunikasi antara jajarannya dengan para pemangku kepentingan lainnya. Karenanya dia meminta agar ada forum bulanan digelar rutin untuk menjaga soliditas sekaligus memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan.
Dikatakannya, kebersamaan antara pemerintah, dalam hal ini KKP, dengan stakeholders terkait sangat penting guna memaksimalkan peluang sektor kelautan dan perikanan. Terlebih laut tidak hanya menyediakan kebutuhan protein, melainkan juga oksigen hingga kebutuhan lainnya.
“Tugas kami sebagai pemerintah adalah memfasilitasi dan melayani supaya usaha di bidang kelautan dan perikanan berkembang secara baik, juga memfasilitasi sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan guna mewujudkan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan sebagai implementasi dari kebijakan ekonomi biru,” urainya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kunci keberhasilan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yaitu sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak menjadi superteam dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
MAKASSAR, (27/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan Single Submission (SSm) untuk mempermudah ekspor produk perikanan melalui bandara. Dengan sistem ini duplikasi dokumen dapat dicegah dan diintegrasikan dengan aplikasi layanan ekspor lainnya.
Penerapan SSm ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional dan telah diterapkan tim National Logistik Ecosystem (NLE) di Bandara Sultan Hasanuddin.
“Dengan adanya kemudahan dan percepatan layanan ini, pengajuan ekspor bisa dilakukan dimana aja, sekali input permohonan bisa langsung untuk beberapa instansi berbeda,” terang Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BPPMHKP), Ishartini di Jakarta, Rabu (27/12).
Ishartini mengatakan memudahkan dan mempercepat pelayanan, aplikasi ini sekaligus meminimalisir repetisi dan duplikasi dokumen. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi Surat Keterangan Asal (SKA), karantina, dan pemberitahuan ekspor barang (PEB).
“Kita bersama instansi lain berkomitmen menghadirkan layanan yang mudah untuk pelaku usaha,” tuturnya.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan KKP Makassar, Siti Chadidjah menyebut kemudahan dan percepatan layanan ini merupakan program NLE digital untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan memastikan kelancaran pergerakan arus barang baik ekspor maupun impor. Dia berharap proses ekspor komoditi perikanan melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin dapat dipercepat karena mensinergikan proses bisnis yang ada di UPT KKP Makassar dan Bea Cukai serta mengurangi biaya logistik.
“Karena adanya efisiensi proses bisnis sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah khususnya di sektor kelautan dan perikanan,” jelas Chadidjah.
Dia menambahkan berdasarkan hasil monitoring progress penerapan NLE di Bandar Udara Sultan Hasanuddin di B.09, diketahui untuk layanan SSm pengangkut sudah pada tahap implementasi. Sedangkan untuk layanan SSm Ekspor, SSm QC impor, Autogate, serta CDO Online baru dalam tahap persiapan dan secara bertahap akan diterapkan untuk memenuhi seluruh target layanan NLE di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.
Sebagai informasi di Kantor Perwakilan KKP Makassar menggelar sosialisasi SSm pada Kamis, 21 Desember 2023. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, eksportir, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai pentingnya regulasi yang berkualitas untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Untuk itu, dia mengajak seluruh jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius dalam membuat regulasi di bidang kelautan dan perikanan, sehingga bisa menjawab kebutuhan semua aspek, mulai dari industri, masyarakat pesisir hingga keberlanjutan ekologi.
JAKARTA, (19/12)- Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan mewujudkan perikanan budi daya yang modern, mandiri, dan berkelanjutan di tahun 2024. Peningkatan hasil produksi komoditas unggulan ekspor hingga ketersediaan pakan menjadi concern KKP untuk mencapai target tersebut.
“Di negara-negara maju, standar budi daya sangat ketat, standar budi daya yang baik itu seperti apa. Komoditi yang dibudidayakan seperti apa, mereka seteliti itu. Kita belum sampai sana,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budi Daya Berbasis Ekonomi Biru di Jakarta, Senin (18/12/2023).
Untuk itu, KKP terus menggalang sinergi dengan pemerintah daerah, asosiasi budidaya perikanan, hingga perguruan tinggi dalam membangun perikanan budi daya modern berasaskan prinsip ekonomi biru. Dengan prinsip tersebut, kegiatan budi daya tidak hanya mengutamakan hasil panen, tapi juga memastikan proses produksi tidak mengancam keberlanjutan ekosistem sekitarnya.
Di tahun 2024, sambung Trenggono, KKP masih fokus meningkatkan produksi lima komoditas perikanan unggulan ekspor, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut, serta nila salin. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui strategi pembangunan modeling budi daya berbasis kawasan di sejumlah daerah sebagai percontohan budi daya modern yang berkelanjutan di Indonesia.
Sepanjang tahun 2023, KKP telah membangun tiga modeling budi daya berbasis kawasan, yakni di Kebumen untuk komoditas udang, di Karawang (nila salin), serta di Wakatobi (rumput laut). Pembangunan pun masih akan dilanjutkan di tahun depan.
Melalui program modeling, proses produksi mengedepankan sentuhan teknologi dan keilmuan, sehingga hasil panen yang dicapai optimal. Untuk budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen misalnya, hasil panen per hektarenya sudah di angka 40 ton per siklus sesuai dengan best practice.
“Metode budidaya kita sebagian besar tradisional, itulah kita buat modeling seperti contohnya di Kebumen. Tetapi perkembangan budidaya itu negara-negara maju itu sudah lebih advance lagi. Ada model budidaya terbarukan, kemudian third water. Teknologi-teknologi ini hasil sinergi antara industri dengan riset. Kita masih jauh, tapi ini akan terus kita kejar,” bebernya.
Trenggono menambahkan, pakan juga menjadi persoalan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan perikanan budidaya yang modern dan mandiri secara nasional. Salah satu upaya yang dilakukan KKP untuk menjawab persoalan tersebut adalah dengan mengupayakan substitusi bahan baku pakan sehingga tidak lagi bergantung pada tepung ikan.
Kerja sama dengan perguruan tinggi hingga negara lain terbuka dilakukan pihaknya untuk mencapai kemandirian pakan tersebut.
“Kita sedang pacu terus untuk kita kerja sama dengan perguruan tinggi melakukan riset, lalu kita kerja sama dengan luar untuk kemudian melakukan solusi, kira-kira substitusi pakan yang berasal dari tepung ikan itu bisa diganti dengan tanaman,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan, pertemuan nasional yang akan berlangsung hingga Rabu 20 Desember 2023 itu, diikuti lebih dari 500 peserta. Mereka terdiri dari bupati dan walikota, kepala dinas kelautan perikanan provinsi, kabupaten, dan kota, perwakilan asosiasi, hingga penyuluh perikanan.
Selain memperkuat sinergi, pertemuan ini untuk menampung masukan dari para stakeholders untuk pembangunan perikanan budi daya yang modern, mandiri dan berkelanjutan.
“Kita mengumpulkan perwakilan pemda, asosiasi, penyuluh semuanya di sini agar semua sinergitas yang kita bangun bisa terealisasi optimal di tahun depan,” ujar Tebe.
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
JAKARTA, (19/12)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12/2023). Sejak 2018, KKP mendapatkan Predikat Informatif dengan nilai Keterbukaan Informasi Publik yang meningkat dari tahun sebelumnya 91,55 menjadi 94,51.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengucapkan terimakasih kepada seluruh lingkup kerja KKP terutama yang membidangi pelayanan publik yang terus meningkatkan kinerjanya dengan keterbukaan informasi.
“Tentunya ini kabar baik, khususnya dalam suasana HUT KKP yang ke-24. Prestasi ini menjadi penyemangat kami untuk terus memberikan informasi program dan kebijakan secara transparan serta berinovasi dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan,” kata Menteri Trenggono, Selasa (19/12/2023).
Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, KKP telah melakukan berbagai upaya, antara lain: Membentuk Struktur dan Kelembagaan PPID; Melakukan Pemutakhiran Klasifikasi Informasi Publik; Melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan (informasi yang terbatas); Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi yang dinamakan portal e-PPID Kementerian yang terintegrasi dengan 157 PPID Pelaksana di lingkungan KKP dan terkoneksi di website utama KKP; Meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan melengkapi aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas; serta Melakukan pembaharuan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan KKP.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro mengatakan, untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik, Komisi Informasi Pusat bekerja sama dengan beberapa instansi terkait menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara nasional yang diikuti 369 badan publik dari seluruh kategori meliputi kementerian, pemerintah provinsi, lembaga struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, BUMN, dan partai politik.
“Kami ucapkan selamat kepada badan publik yang informatif, semoga kedepannya kerjasama yang terjalin baik lebih dapat ditingkatkan,” kata Donny dalam sambutannya di lokasi.
Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menegaskan, pencapaian klasifikasi badan publik informatif dari KIP menunjukkan semakin optimalnya kinerja KKP dalam upaya menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.
“Dengan memperoleh penghargaan ini, tim komunikasi KKP semakin terpacu melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sinergi dengan media massa, optimalisasi kanal-kanal informasi digital, akan terus ditingkatkan sebagai salah satu bentuk upaya diseminasi informasi agar prestasi dan kebijakan KKP semakin dikenal publik,” katanya.
Seperti diketahui, KKP mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi publik sejak tahun 2018 hingga sekarang dan mendapatkan Predikat Informatif dengan peningkatan nilai setiap tahunnya.
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
DEPOK, (18/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) mengembangkan Low Carbon feed (LoCa feed), produk pakan ikan dari maggot, yang memanfaatkan sampah organik sisa makanan menjadi pakan berkualitas dan berprotein tinggi.
Maggot yang dihasilkan dari telur lalat hitam Black Soldier Fly (BSF) sangat aktif memakan sampah organik. Proses biokonversi oleh maggot ini dapat mendegradasi sampah makanan lebih cepat, tidak berbau, dan larvanya dapat menjadi sumber protein yang baik untuk pakan ikan.
“LoCa feed adalah produk pakan ikan yang membatasi pengaruh lingkungan yang berasal dari proses produksi, pengolahan, persiapan, pengemasan, hingga limbah. Hal ini sejalan dengan program prioritas KKP dalam menerapkan Blue Economy dan mendukung implementasi ASEAN Blue Economy Framework yang resmi diadopsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta pada September 2023,Jargon yang diusung adalah “Today Waste, Tomorrow Protein”, ujar Kepala Pusat Riset Perikanan BPPSDM Yayan Hikmayani.
Produk ini merupakan hasil inovasi program OkeSobat (Olah Kembali Sisa Organik Makanan Bersama Magot) melalui kegiatan Smart Fisheries Village (SFV) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Miniplant of Low Carbon Feed Indonesia di Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, Jawa Barat, salah satu UPT BPPSDM.
Produk yang sudah dihasilkan LoCa Feed antara lain LoCa Feed Dried yaitu magot kering diproses melalui pemanasan secara merata hingga produk ini menjadikan ikan hias lebih sehat dan performa warna ikan lebih terang.
Produk lainnya, LoCa Feed Pelet, adalah formulasi dari berbagai bahan baku pilihan untuk dihasilkan performa kualitas suplemen pakan ikan hias terbaik.
Ada juga LoCa Feed Granul, yaitu produk turunan magot varian granul yang sesuai untuk pakan benih ikan atau ikan hias berukuran kecil, baik untuk pertumbuhan dan perkembangan benih ikan. Terbuat dari 100% magot.
Selain itu ada LoCa Feed Powder yaitu produk varian powder yang dapat digunakan langsung sebagai pakai ikan.
Terakhir ada LoCa Soil merupakan produk samping bekas budidaya magot (LoCaSoil) sebagai pupuk penambah nutrisi pada tanaman. Produk turunan magot varian soil ini memiliki keunggulan diantaranya bernilai gizi, bebas patogen, harga terjangkau dan ramah lingkungan dengan metode yang rendah emisi (Low Carbon).
Pada 6 Desember lalu, Miniplant of Low Carbon Feed berikut semua produk turunan maggot tersebut telah diluncurkan oleh BPPSDM pada kegiatan IMAGO (Ikan Hias dan Maggot) FAIR 2023 di BRBIH Depok.
”Sebagai pioneer dan perintis pengembangan teknologi biokonversi maggot, kami meluncurkan Miniplant of Low Carbon Feed Indonesia dengan melakukan kegiatan pengolahan sisa organik makanan dalam memproduksi maggot. BRBIH telah berkolaborasi dengan berbagai Hotel untuk pengadaan bahan baku sebagai media budidaya maggot,” ungkap Yayan.
Miniplant merupakan prototipe industrialisasi produksi pakan ikan LoCaFeed, dengan menghadirkan proses produksi pakan ikan berkualitas dan berbasis bahan baku lokal yang ramah lingkungan dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi maggot hingga pembuatan produk turunannya. Hadirnya Miniplant of Low Carbon Feed menjamin ketersediaan maggot sebagai pakan dan sumber protein alternatif untuk perikanan budi daya.
Miniplant ini memiliki tiga unit, yaitu unit produksi, unit kemitraan dan pengembangan, serta unit training dan edukasi. Unit produksi melakukan produksi magot dengan ruang lingkup kegiatan penyediaan bahan baku produksi magot, breeding center Black Soldier Fly, produksi magot hidup dan frozen, serta produk turunan magot.
Unit kemitraan dan pengembangan mengiiniasi terbentuknya startup dan indusri-industri maggot di Indonesia dan terus membangun jejaring kemitraan di berbagai daerah dan industri sehingga menjamin ketersediaan maggot sebagai pakan dan sumber protein altenatif untuk perikanan budidaya.
Adapun unit training dan edukasi menjadi pusat pelatihan dan pendidikan maggot sebagai pakan bagi para pembudidaya ikan maupun masyarakat umum.
Sementara itu, penyediaan sampah organik sisa makanan untuk miniplant tersebut antara lain didapat dari empat hotel di Depok yang bekerja sama dengan BRBIH, yaitu Hotel Bumi Wiyata, Hotel Savero, Hotel Santika, dan Fave Hotel. Keempat hotel itu menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Bahan Baku Sisa Organik Makanan Organik Program Oke Sobat, 6 Desember lalu, pada kegiatan IMAGO FAIR 2023, di BRBIH Depok. Turut ditandatangani juga PKS dengan PT. Green Prosa tentang Pengembangan Hilirisasi Produk dan Miniplant of Low Carbon Feed Indonesia untuk Mendukung Smart Fisheries Village (SFV).
Selain peluncuran Miniplant of Low Carbon Feed dan penandatanganan kerja sama, pada kegiatan IMAGO FAIR 2023 juga diselenggarakan pemutaran video produk loca feed dan video cooming soon aplikasi lelang digital (aquatia), market day, bazaar, coaching clinic aquascape, packing ikan hias, lomba mewarnai, demo memasak ikan, penyerahan 1.000 ekor ikan koi dan 1.000 ekor ikan neon tetra kepada kelompok pembudidaya, Sharing Knowledge, Pasar Ikan Hias Digital, dan sebagainya.
YOGYAKARTA, (18/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) guna mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Hal ini ditegaskan dalam Forum Adat Nasional ke-5 yang bertema Sinergi dan Optimalisasi Peran Masyarakat Hukum Adat dan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Yogyakarta.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo menerangkan pentingnya keberadaan MHA dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama dalam membantu terselenggaranya program prioritas KKP dalam mewujudkan penambahan luas kawasan konservasi dan pengawasan serta pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke depan berpotensi sebagai other effective area-based conservation measures (OECMs) atau wilayah yang dicatat sebagai wilayah konservasi yang didorong untuk mendukung target perluasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045” terang Victor.
Melalui forum adat nasional ini, Victor juga mengajak para pemangku kepentingan baik pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi untuk memberikan masukan untuk dapat menyusun kebijakan publik yang komprehensif sehingga pengelolaan kedepan akan bisa lebih baik lagi.
Sejalan dengan itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Muhammad Yusuf menegaskan bahwa KKP telah memfasilitasi penetapan 26 MHA yang diharapkan dapat mengelola wilayahnya dengan baik.
“KKP sangat mendorong kementerian lain untuk sama-sama mendorong penetapan MHA yang belum mendapat legalisasi serta peduli dengan keberadaan MHA seperti meningkatkan informasi, meningkatkan pasar untuk menjamin kesejahteraan MHA di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Yusuf.
Forum Adat Nasional selain bersinergi dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) juga menghadirkan perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Ketua Dewan Adat MHA Werur Distrik Bikar, Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, Junus Rumansara, dan Raja MHA Negeri Rutong, Kota Ambon, Reza Valdo Maspaitella.
Sementara itu, Manajer Senior Bentang Laut Kepala Burung YKAN Lukas Rumetna menyebutkan pihaknya terus mendukung optimalisasi pelibatan MHA khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir.
“YKAN sebagai mitra pembangunan tentu sangat mendukung efektivitas dan optimalisasi pelibatan, peran serta dan pemberdayaan MHA dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan ini diterapkan melalui prinsip-prinsip kearifan lokal, adat istiadat, dan konservasi,” jelasnya.
Lukas kemudian memberikan contoh tentang kolaborasi kearifan lokal dan sains dalam pengelolaan sasi yang dilakukan oleh YKAN bersama para mitra MHA di Provinsi Papua Barat Daya telah memberikan manfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi.
Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan perlunya mendorong dan memprioritaskan keberlanjutan ekologi laut seiring dengan pemanfaatan laut secara optimal baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya sehingga tak hanya generasi mendatang dapat merasakan manfaat sumber daya kelautan dan perikanan.
BANTEN, (18/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di Sektor Darat dan Laut. Hal ini dilakukan melalui operasi bersama di Pelabuhan Merak, Banten, pada Senin (18/12).
Sebelumnya, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah mengumumkan telah dimulainya pelaksanaan operasi bersama pengawasan dan penindakan penyelundupan BBL di seluruh Indonesia selama bulan November sampai Desember 2023.
“Operasi dengan sandi Lobster Sakti ini melibatkan TNI Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Kementerian Perhubungan (KEMENHUB), serta Badan Karantina Indonesia (BARANTIN)”, ungkap Direktur Jenderal PSDKP, Laksamana Muda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han.
Adin menuturkan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, modus operandi yang dilakukan penyelundup BBL dalam melaksanakan aksinya, meliputi jalur udara, jalur laut, dan jalur darat. Adin menerangkan bahwa pelaksanaan operasi di Pelabuhan Merak, Banten ini merupakan langkah konkret untuk penyekatan distribusi BBL dengan modus operandi jalur darat dan laut melalui penyeberangan laut antar Provinsi Banten dan Provinsi Lampung.
“Pada jalur udara, telah kami lakukan pengecekan operasi gabungan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Banten, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, dan Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. Hari ini, kami melaksanakan Apel Gelar Operasi di Pelabuhan Merak, Banten untuk mengecek kekuatan riil dan memperkuat koordinasi operasi bersama yang tengah berjalan”, papar Adin saat ditemui di lokasi Apel.
Adin menyatakan bahwa selama ini operasi terhadap penggagalan penyelundupan BBl telah dilakukan secara parsial oleh masing-masing instansi. Data KKP menyebutkan, sepanjang tahun 2023, sekitar 1.347.986 ekor benih bening lobster yang jika dirupiahkan sekitar 183 Miliyar Rupiah kerugian negara telah berhasil diselamatkan.
Khusus di Pelabuhan Merak, berdasarkan data tahun 2021, telah berhasil dilakukan penggagalan terhadap penyelundupan BBL sebanyak 90 ribu ekor. Adin mensinyalir bahwa Pelabuhan Penyeberangan Merak ini merupakan jalur utama para pelaku penyelundupan BBL sebagai jalur distribusi dari Pulau Jawa ke Sumatera, sebelum dilanjutkan ke titik lokasi keberangkatan penyelundupan ke luar negeri.
“Setelah melalui Pelabuhan Merak, perjalanan penyelundupan BBL dilanjukan ke Bakauheni, Lampung kemudian menuju Palembang, sampai ke titik akhir menuju perairan perbatasan di Riau, Jambi, atau Kepulauan Riau yang selanjutnya dikirim ke negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia,” terang Adin.
Sampai saat ini, negara tujuan utama penyelundupan BBL yakni Vietnam, sebab Vietnam membutuhkan BBL sebagai komoditas budidaya di negaranya sebanyak 600 juta ekor dengan nilai mencapai 3 Miliyar dolar yang sumber benih bening lobsternya berasal dari Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan jajaran Ditjen PSDKP untuk menggencarkan pengawasan dalam hal penangkapan dan lalu lintas BBL secara komperhensif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dna Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.
