Upacara Pelepasan Praktik Kerja Lapang (PKL) I Tahun Akademik 2021/2022

Senin, 30 Mei 2022 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Melaksanakan Upacara Bendera sekaligus didalamnya dilaksanakan Pelepasan Praktik Kerja Lapang (PKL) I Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi: Teknik Penangkapan Ikan (TPI), Mekanisasi Perikanan (MP) dan Teknik Pengolahan Produk Perikanan (TPPP).

Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Upacara Politeknik KP Bitung dan diikuti oleh Dosen, Pegawai dan Taruna/i Tingkat II dan III. Dalam Upacara tersebut dibacakan Laporan Pelaksanaan PKL I oleh masing-masing Panitia, setelah itu dilepas dengan resmi kegiatan PKL I oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Daniel H. Ndahawali, S.Pi, M.Si.

Upacara Hari Kebangkitan Nasional

Dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang ke 114 tanggal 20 Mei 2022, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung melaksanakan Upacara Bendera dipimpin Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Daniel H. Ndahawali, S.Pi, M.Si.

Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah “Ayo Bangkit Bersama”. Tema ini dipilih agar Harkitnas ini dapat menjadi momentum bagi kita sebagai bangsa yang besar untuk bersama-sama mengobarkan semangat bangkit dari pandemi Covid-19 yang telah lebih dari 2 tahun menyerang dan turut berefek di segala sendi kehidupan. Peserta upacara diikuti oleh Dosen, Pegawai dan Taruna/i.

Ujian ATKAPIN-1 dan ANKAPIN-1

Politeknik KP Bitung melaksanakan Ujian Kepelautan ANKAPIN-I dan ATKAPIN-I Periode Mei 2022 oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut. Kegiatan ini dilaksanakan pada 17 s/d 24 Mei 2022 dihadiri oleh Erick Nugraha, S.St.Pi., M.Si dan Ir. Gabriel Honggerre, M.M. selaku Tenaga Ahli DKPK yang bertugas sebagai Panguji dan Supervisi Ujian Keahlian Pelaut (UKP).

Ujian ini diikuti oleh Taruna dan Alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Menteri Trenggono Bawa KKP Terpopuler di Ajang PRIA 2022

SEMARANG (26/3) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih penghargaan kategori Terpopuler di Media Cetak pada ajang Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2022. KKP juga berhasil menjadi juara di tiga sub kategori kementerian, yakni Sub Kategori Aplikasi dengan raihan Gold Winner, E-magazine (Bronze Winner), dan Video Profile (Silver Winner).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku bangga dengan deretan prestasi yang diraih kementeriannya pada ajang PRIA 2022. Penghargaan tersebut membuktikan keberhasilan superteam di tubuh organisasi yang dipimpinnya.

“Terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang telah diberikan kepada KKP. Prestasi ini menunjukkan di KKP tidak ada superman melainkan superteam,” ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP, Sabtu (26/3/22).

Penghargaan disampaikan pada puncak acara the 7th PRIA di Semarang, Jumat (25/3/22), malam.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto menambahkan, penghargaan PRIA menjadi pemicu bagi tim KKP untuk lebih baik dalam menyampaikan informasi publik melalui berbagai program komunikasi.

Diungkapkannya, selama ini KKP memberikan literasi sektor kelautan dan perikanan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh publik. Misalnya berupa dokumenter pendek di NeptuneTV, KKP News di kanal Youtube, buku kinerja KKP,  hingga optimalisasi media sosial.

“Semua berkat kepemimpinan dan arahan Bapak Menteri, serta kerja keras yang dibangun oleh seluruh tim Komunikasi di KKP. Saya berharap tim Komunikasi KKP terus menjaga amanah dan meningkatkan kinerja dalam menyampaikan informasi, serta kabar terkini dari KKP dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat luas,” katanya.

Sebagai informasi, PRIA merupakan kompetisi yang rutin diadakan PR Indonesia sejak tahun 2016. Kompetisi yang memasuki tahun ketujuh ini diselenggarakan untuk mengapresiasi upaya dan kinerja kehumasan public relations (PR) yang unggul dari korporasi/instansi di seluruh Indonesia. Sekaligus mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja PR sepanjang tahun 2021.

Tahun ini, PRIA mengusung tema sentral: “Kolaborasi untuk Kebangkitan Negeri”. Proses penjurian yang melibatkan para praktisi bidang komunikasi ini telah berlangsung sejak 16 – 25 Februari 2022.

Juri yang terlibat diantaranya Maria Wongsonagoro (PR INDONESIA Gurus), Magdalena Wenas (PR INDONESIA Gurus), Suharjo Nugroho (Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia), Emilia Bassar (CEO CPPROCOM), Fardilla Astari (Direktur Komunikasi Rajawali Foundation), Elvera Makki (Founder & CEO VMCS Advisory Indonesia dan President IABC Indonesia Chapter), dan masih banyak lagi.

Ada 10 kategori yang dihadirkan tahun ini,  di antaranya Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual (Pedoman) Tata Kelola Kehumasan, Departemen PR, Laporan Tahunan, Brand Visual Identity, hingga Terpopuler di Media Cetak.

Serahkan Kapal Hasil Pengawasan Kepada Nelayan, Menteri Trenggono Tegaskan Peran Pengawasan Untuk Kesejahteraan Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan satu unit kapal tuna handline yang merupakan barang hasil pengawasan kepada koperasi nelayan. Penyerahan yang dilakukan oleh Menteri Trenggono di sela-sela kunjungan kerja di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara tersebut memberikan pesan tentang pentingnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Ini tentu sebuah hal yang positif, jadi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini bukan hanya semata-mata menjaga kedaulatan dan menindak pelanggaran tetapi juga ikut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di Pangkalan PSDKP Bitung pada Selasa (5/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono menyerahkan satu unit kapal ikan FB. KIAMBA berukuran 7 GT dengan alat tangkap tuna handline kepada perwakilan Koperasi Karunia yang beranggotakan para nelayan di wilayah Kota Bitung. FB. KIAMBA ini dilengkapi dengan mesin, alat navigasi dan alat tangkap pancing tuna. Selanjutnya kapal ikan yang ditemukan pada tanggal 17 Mei 2020 di wilayah perairan Laut Sulawesi tersebut, akan dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan penangkapan ikan tuna di wilayah perairan Sulawesi Utara.

“Kami tentu berharap, kapal ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh nelayan,” ujar Menteri Trenggono.

Lebih lanjut Menteri Trenggono menjelaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan jajaran Ditjen PSDKP untuk berkoordinasi dengan pihak terkait tentang potensi pemanfaatan kapal sitaan/rampasan untuk nelayan Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan manfaat penegakan hukum yang optimal bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menyampaikan bahwa penyerahan kapal tuna handline kepada masyarakat ini merupakan implementasi dari Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 8 Tahun 2020 yang memberikan ruang bagi pemanfaatan barang hasil pengawasan yang bukan barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan.

“Prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan dimana koperasi ini telah menyampaikan pengajuan dan proses verifikasi sudah dilaksanakan,” terang Adin.

Adin menjelaskan bahwa potensi pemanfaatan hasil pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana ini cukup besar, ke depan Ditjen PSDKP akan mendorong pemanfaatan hasil pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan. Adin juga menambahkan bahwa terkait dengan penyerahan kapal ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara agar dalam proses perizinan kapal tersebut, pihak DKP Provinsi dapat memfasilitasi.

“Kami telah koordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi,” ujar Adin.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menyampaikan atensinya pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Menteri Trenggono juga menegaskan peran penting pengawasan dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi.

HUMAS DITJEN PSDKP

Berdasarkan SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN No: SP. 992/SJ.5/X/2021

Menteri Trenggono: Kebijakan Penangkapan Terukur Mampu Jadikan Bitung Sentra Perikanan Dunia

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu daerah industri perikanan terbesar di Indonesia, Selasa (5/10/2021). Menteri Trenggono memaparkan rencana penerapan kebijakan penangkapan terukur kepada pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah tersebut.

Kebijakan penangkapan terukur menurut Menteri Trenggono menjadi solusi menggeliatnya industri perikanan di dalam negeri, khususnya di Kota Bitung. Terlebih Bitung memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dimana sebagian besar usaha di dalamnya bergerak di bidang perikanan.

“Yang ini saya lihat (di sini) adalah bagaimana kira-kira rencana penerapan kebijakan penangkapan terukur. Saya berharap sebetulnya ke depan Bitung ini bisa menjadi pusat industri (perikanan) kelas dunia. Saya harap begitu,” ujar Menteri Trenggono.

Komoditas perikanan mendominasi di Bitung adalah tuna dan cakalang. Keduanya merupakan produk perikanan bernilai ekonomi tinggi, baik di pasar lokal maupun dunia.

Bitung juga memiliki pelabuhan perikanan tipe A yang bisa mendaratkan ikan dalam jumlah besar yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung. Lokasinya juga tidak begitu jauh dari Bandara Internasional Sam Ratulangi yang menjadi gerbang transportasi pengiriman produk perikanan melalui udara.

Menteri Trenggono menambahkan, penerapan kebijakan penangkapan terukur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, baik sebagai nelayan, pekerja industri perikanan, maupun anak buah kapal (ABK).

Di samping itu, kebijakan penangkapan terukur bertujuan untuk mengurai persoalan minimnya tangkapan nelayan lokal. Sebab ke depan, nelayan lokal memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di wilayahnya.

“Di WPPNRI 716 dan 717 itu pemanfaatannya dibagi dalam kuota. Kuota industri, nelayan lokal atau tradisional, dan rekreasi. Kemudian kita akan hitung berapa jumlah nelayan lokal dan ABK untuk pembagian kuotanya. Dan nelayan yang boleh menangkap ya nelayan yang berasal dari wilayah tersebut. Kita verifikasi melalui kartu identitas,” papar Menteri Trenggono.

Sementara untuk mendorong nelayan lokal agar produktif dalam memanfaatkan kuota yang dimiliki, KKP akan menggulirkan sejumlah bantuan. Diantaranya bantuan kapal penangkapan bagi kelompok nelayan yang berasal dari kapal-kapal hasil tangkapan.

“Itu sedang saya pikirkan bersama Dirjen Perikanan Tangkap dan kemudian bersama Dirjen PSDKP, untuk mendata seluruh kapal hasil tangkapan illegal fishing yang kemudian bisa kita evaluasi untuk kemudian kita berikan kepada nelayan,” paparnya.

Untuk mendukung kebijakan penangkapan terukur ini, sambung Menteri Trenggono, KKP akan memperkuat pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kemudian menyiapkan sumber daya manusia unggul melalui satuan pendidikan di bawah naungan Balai Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP.

“Jadi nanti satuan pendidikan yang ada, betul-betul menyatu dengan industri. Yang dibutuhkan industri misalnya bukan hanya mengolah atau pengolahan saja, tapi juga soal budidaya. Maka satuan pendidikan tadi akan diarahkan ke sana,” pungkasnya.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Berdasarkan SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN No : SP. 991/SJ.5/X/2021

Menteri Trenggono Dorong Penguatan SDM KP untuk Dongkrak Industri Perikanan Bitung

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong geliat industri perikanan di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung. Di antaranya dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri di setiap kampus perikanan di bawah naungan KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Bitung memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perikanan dunia. Dominasi ikan yang didaratkan di Bitung selama ini adalah tuna yang merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi. 

Untuk memaksimalkan potensi sumber daya perikanan tersebut menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui industri perikanan, kata Menteri Trenggono, dibutuhkan sumber daya manusia unggul, yaitu yang siap terjun ke dunia kerja maupun berwirausaha. Baik di bidang perikanan tangkap, budidaya hingga pengolahan.

“Yang dibutuhkan industri misalnya bukan hanya di bidang pengolahan saja tapi juga soal budidaya, maka pendidikan di politeknik akan diarahkan ke budidaya. Kemudian kira-kira dalam 20 tahun yang akan datang  kebutuhannya apa, lalu akan disiapkan menuju ke level yang dibutuhkan,” ujar Menteri Trenggono saat berkunjung di Kota Bitung, Selasa (5/10/2021).

Di Bitung, Menteri Trenggono melihat langsung kegiatan praktik taruna  taruni Politeknik Kelautan Perikanan, seperti docking kapal, pembuatan alat tangkap, dan pengolahan ikan tuna. Kemudian ia turut mencicipi aneka makanan hasil produksi anak didik.

Menteri Trenggono juga mengunjungi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung. Balai ini rutin memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat sebagai upaya mendorong produktivitas untuk menambah pendapatan maupun meningkatkan daya saing produk perikanan yang dihasilkan.

“Penyuluhan dan pelatihan ini harus rutin ke masyarakat, supaya masyarakat punya keahlian untuk menambah penghasilan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Politeknik KP Bitung Daniel H. Ndahawali mengatakan, dalam mendidik taruna dan taruni pihaknya menggunakan model pembelajaran teaching factory. Sehingga saat lulus, mereka siap terjun ke dunia kerja dan dilengkapi dengan sejumlah sertifikat.

Beberapa sertifikat yang dimaksud meliputi Ahli Nautikal Kapal Penangkapan Ikan Tingkat 1 (Ankapin), Basic Safety Training, sertifikat kompetensi dan buku pelaut.

Model pembelajaran teaching factory di Politeknik KP Bitung turut mendatangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), salah satunya melalui kegiatan docking kapal. Peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan tersebut didampingi tenaga pengajar dan praktisi yang sehari-hari bekerja di bidang itu.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Berdasarkan SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor: SP. 993/SJ.5/X/2021

KKP Resmi Punya Logo Baru

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan logo baru kementerian sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya. Peluncuran logo baru berlangsung di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat pada Jumat (17/9/2021).

“Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang dan segala macam sensitivitasnya semua sudah dilalui dan akhirnya hari ini diresmikan logo baru. KKP harus bangkit, KKP harus hebat. Mari bekerja dengan semangat baru dengan logo baru untuk NKRI maju,” ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya.

Logo baru terdiri dari enam elemen, terdiri dari lambang Garuda Pancasila, matahari terbit, jangkar, trisula, ombak laut, dan infiniti. Filosofi logo baru tersebut sejalan dengan tiga program terobosan KKP periode 2021 – 2024 yang bermuara pada keseimbangan ekologi dan ekonomi.

Meliputi peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan neyalan melalui kebijakan penangkapan terukur di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. Serta pembangunan kempung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Proses perubahan logo menurut Menteri Trenggono mencerminkan inklusivitas sebab melibatkan seluruh tingkatan, dari jajaran pimpinan hingga petugas lapangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebelum pergantian logo, Menteri Trenggono lebih dulu menggagas tagline KKP Rebound yang berarti menciptakan semangat kebangkitan, pembenahan tata kelola, dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

“Logo baru KKP dibuat dengan semangat mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, serta berlandaskan gotong royong sesuai dengan prinsip ekonomi biru,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar memaparkan penetapan logo baru melalui berbagai tahapan sejak beberapa bulan lalu. Mulai dari beauty contest yang diikuti seluruh perwakilan eselon I lingkup KKP yang berhasil memperoleh 39 usulan logo.

Selanjutnya dilakukan seleksi oleh tim ahli dan survei yang melibatkan seluruh pegawai KKP baik ASN maupun Non ASN. Sampai akhirnya terpilih satu logo untuk mewakili perubahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kita telah melewati sejumlah proses dalam mempersiapkan perubahan logo KKP. Puncaknya adalah pengundangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya,” terang Antam.

Logo KKP tidak pernah mengalami perubahan besar sejak kementerian ini berdiri pada tahun 1999. Sehingga dengan adanya logo baru, Antam, berharap memberikan identitas baru yang menjadikan KKP sebagai kementerian yang terus bergerak ke arah lebih baik.

“Harapannya juga KKP terus berkembang, mampu mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover ekonomi bangsa, serta menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan demi Indonesia yang kuat dan berwibawa,” pungkasnya.

Peluncuran logo baru KKP diselenggarakan secara luring dan daring. Diikuti oleh jajaran KKP di kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di penjuru Indonesia. Dengan resminya peluncuran logo baru, sejumlah logo yang ada di kantor pusat KKP juga sudah berganti. Begitu pun logo-logo yang ada di website maupun aplikasi resmi KKP.

BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Berdasarkan SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN No: SP.934/SJ.5/IX/2021

Sebanyak 136 Wisudawan dikukuhkan Secara Daring

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (PKPB) bersama sebelas satuan Pendidikan Tinggi yang berada dibawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan wisuda secara dalam jaringan (daring) yang dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Bapak Sakti Wahyu Trenggono pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021.

Dengan mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 seluruh peserta yang hadir di Balai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Selain mewisuda 136 taruna/i, diacara tersebut juga telah dihadiri langsung Ketua Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Daniel H. Ndahawali, S.Pi, M.Si, dan seluruh Anggota Senat, Dosen dan Orang Tua Perwakilan Terbaik peraih Adiwidya Taruna dan Adikarya Taruna.

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Bapak Daniel H. Ndahawali, S.Pi, M.Si dalam memberikan kesan pesan mengucapkan “Selamat kepada 136 wisudawan dan keluarga, selalu Mensyukuri nikmat apa saja yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa”.

Ketua Senat, Ndahawali juga meminta kepada seluruh wisudawan untuk selalu meminta Doa Restu dari Orang Tua dan selalu mendoakan mereka, karena mereka sudah mengantar untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Kelautan dan  Perikanan Bitung, sambil berharap para wisudawan untuk selalu berbuat yang terbaik untuk Bangsa dan Negara melalui karya-karya nyata dibidang Kelautan dan Perikanan. “Saya berpesan, jaga Almamater kalian sebagai wisudawan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dimana saja kalian berada, tapi janganlah puas diri setelah apa yang kalian dapatkan lewat penamatan di Politeknik Kelautan dan Perikanan. Ini bukan akhir, tapi awal dengan menyandang Ahli Madya Perikanan (A.Md,Pi).” kata Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Ndahawali juga berharap, kedepan para wisudawan bisa menjadi pengusaha-pengusaha Perikanan Milenial yang sukses, dengan cara banyak belajar, mau bertanya, magang bersama dan mau bergaul dengan orang-orang yang sukses terlebih didunia Kelautan dan Perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang juga sebagai Ketua Senat telah memberikan penghargaan Adiwidya Taruna (Program Studi TPI) kepada Muh Aldy Saputra, Adiwidya Taruna (Program Studi MP) Thomson Nugroho, Adiwidya Taruna (Program Studi TPPP) Marwanti Lisandry dan Adikarya Taruna kepada Hizbullah Fathul Haq.

KKP Kembangkan Sekolah Rintisan di Parigi Moutong

JAKARTA (23/6) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), terus berupaya mengembangkan SDM sektor kelautan dan perikanan, salah satunya melalui satuan pendidikan rintisan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Satuan pendidikan rintisan yang terletak di Pantai Mosing, Desa Sinei, tersebut, saat ini dipakai sebagai kegiatan praktik oleh para taruna satuan pendidikan tinggi KKP, khususnya yang berasal dari Sulteng dan sekitarnya, yang sedang menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Bitung, Sulawesi Utara, dan Politeknik KP Bone, Sulawesi Selatan.

Guna meninjau tempat praktik tersebut dan usulan calon lahan untuk akademi komunitas, Kepala BRSDM Sjarief Widjaja beserta jajarannya melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Parigi Moutong, Sabtu (19/6/2021) minggu lalu. Disamping peninjauan, dilakukan pula kegiatan panen udang vaname di tambak praktik pada lokasi satuan pendidikan rintisan.

Pada kesempatan tersebut, Sjarief menjelaskan, KKP memiliki tiga kegiatan prioritas yang menjadi terobosan utama. Pertama, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Kedua, Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor. Ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan berbasis kearifan lokal. Ketiga terobosan tersebut didukung oleh pengembangan riset kelautan dan perikanan.

Untuk itu diperlukan penyiapan SDM yang unggul, salah satunya melalui pendidikan. Satuan pendidikan KKP menggunakan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory. Porsi praktiknya mencapai 70%, sementara teori sebesar 30%.

“Sekolah kita itu sekolah praktik, 30 persen di kelas, 70 persen di lapangan. Jadi kalau Bapak, Ibu lihat sekolah kami kelasnya sedikit, tapi lainnya adalah pabrik-pabrik yang istilah kami teaching factory, termasuk tambak, pabrik pengolahan, dan lain-lain. Kemudian sekolah kami dididik mulai dengan disiplin militer. Lihat mbak tarunanya, meskipun berhijab tapi gagah. Mengapa militer? Karena kerja di perikanan itu butuh disiplin tinggi. Jam 3 pagi harus ke tambak kasih pakan, itu kalau tidak kuat tidak akan sanggup,” ujarnya.

Untuk anak pelaku utama dan usaha kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam, diberikan kuota khusus. Bahkan dalam rangka mendukung program prioritas yang menjadi terobosan utama KKP Tahun 2021-2024, pihaknya meningkatkan kuota bagi anak-anak tersebut dari 50% menjadi 75% untuk menempuh studi di satuan pendidikan KKP.

“Anak-anak tersebut seringkali kalah bersaing dengan anak-anak perkotaan. Padahal kalau diberikan kesempatan sebenarnya mereka pintar-pintar,” tutur Sjarief.

Dia melanjutkan, Parigi Moutong mempunyai garis pantai yang sangat panjang dan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan demikian, pihaknya berharap daerah tersebut dapat menjadi sentra baru kelautan dan perikanan. Kerja sama BRSDM dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bahkan sudah dirintis sejak 2012. Pada Tahun akademik 2020/2021 saja, jumlah peserta didik yang berasal dari Kabupaten Parigi Moutong di satuan Pendidikan KKP sebanyak 140 orang, terdiri dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta sebanyak 24 orang, Politeknik KP Bitung sebanyak 87 orang, Politeknik KP Sidoarjo sebanyak 17 orang, dan Politeknik Bone sebanyak 12 orang.

“Sudah banyak alumni yang sukses. Bahkan alumni satuan pendidikan KKP asal Parigi Moutong sudah ada yang menjadi Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis),” kata Sjarief.

Hal ini mendapat apresiasi yang tinggi dari Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tambolututu. Menurut Samsurizal, kepedulian BRSDM terhadap pendidikan anak-anak pelaku utama dan usaha kelautan dan perikanan sejalan dengannya. Dia menyampaikan, pihaknya sangat peduli dengan pendidikan anak-anak pesisir, pedalaman, dan suku terasing yang tidak mampu.

“Saya lihat yang ekonominya agak susah ini nelayan, dan mereka pada umumnya putus sekolah. Karena melihat orang tuanya tidak melanjutkan sekolah akhirnya tidak punya kemauan untuk menyekolahkan anak. Sementara perusahaan-perusahaan kita selalu menanyakan SDM-nya. Itulah yang kami lakukan, kami koordinasi dengan Politeknik KKP, seperti yang di Bitung dan Bone,” ujarnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut dari Parigi Moutong antara lain Wakil Bupati Badrun Nggai, Ketua DPRD Sayutin Budianto, Wakil Kapolres, Danramil 1306-09/Tinombo,  Pidum Kejaksaan Negeri, dan Direktur PT. Esaputli Perkasa Utama. Sementara dari KKP turut hadir antara lain Staf Ahli Menteri (SAM) KP Pamuji Lestari, SAM KP Darmadi Aries Wibowo, Staf Khusus MKP Siane Indirani, Staf Khusus MKP Dyah Ekowati, Kepala Riset Perikanan Yayan Hikmayani, Kepala Pusat Pendidikan KP Bambang Suprakto, Direktur Politeknik KP Bitung Daniel Ndahawli, dan Direktur Politeknik KP Bone Ani Leilani.

Sebagai informasi, satuan pendidikan KKP tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yaitu 1 Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Kampus Jakarta, Bogor, dan Serang); 9 Politeknik KP di Pangandaran, Karawang, Sidoarjo, Bitung, Sorong, Kupang, Bone, Dumai, dan Jembrana; 1 Akademi Komunitas di Wakatobi; serta 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah di Aceh, Tegal, Lampung, Pariaman, Pontianak, Bone, Ambon, Sorong, dan Kupang. Saat ini sedang dilakukan penerimaan peserta didik baru melalui website resmi www.pentaru.kkp.go.id.