KKP Buka Pendaftaran Peserta Didik 2024, 100% Untuk Anak Pelaku Utama Sektor KP

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.053/SJ.5/II/2024

SURABAYA, (23/2) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali membuka penerimaan peserta didik baru (Pentaru) di satuan pendidikan tinggi lingkup KKP Tahun Akademik 2024/2025. Pentaru secara resmi diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersamaan dengan peluncuran Kartu Taruna pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur. 

Sejak tahun lalu, KKP memberikan kuota 100 persen peserta didiknya bagi anak pelaku utama kelautan dan perikanan, yaitu anak nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam, dengan biaya pendidikan gratis. 

“Saya sudah senang semenjak tahun 2023 lalu penerimaan taruna-taruni difokuskan kepada 100 persen anak-anak nelayan dan pembudidaya, dan saya berharap ini menjadi sebuah kebijakan yang terus dilakukan. Kenapa demikian? Beginilah cara kita merubah kultur sumber daya manusia kita. Beginilah cara kita merubah masyarakat pesisir dan nelayan kita. Setelah kita didik dalam kurun waktu yang akan datang mereka menjadi lebih sejahtera,” ujar Menteri Trenggono pada pembukaan Rakernis tersebut. 

“Dan harapan kita ada program merdeka belajar maka taruna-taruni diterjunkan ke pelaku-pelaku yang ada di dalam negeri. Ini tidak lain untuk memberikan bekal pengalaman kepada seluruh taruna yang kita didik agar mereka betul-betul siap menjadi manusia-manusia unggul dan dapat bersaing di tingkat global,” tambahnya. 

Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, terdapat tiga program pada Pentaru kali ini di satuan pendidikan tinggi KKP. Program Diploma I berada pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Program Diploma III berada pada Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) di Dumai, Karawang, Pangandaran, Sidoarjo, Jembrana, Kupang, Bitung, Bone, dan Sorong. Adapun Program Diploma IV berada pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) di lima kampus, yaitu Jakarta (kampus utama), Aceh, Pariaman, Lampung, Tegal, dan Maluku. 

Seluruh satuan pendidikan tersebut menerima peserta didik 100% anak pelaku utama kelautan dan perikanan dengan biaya gratis, kecuali Politeknik KP Sidoarjo sebagai satuan pendidikan KKP satu-satunya yang menerima peserta didik sebanyak 80% dari masyarakat umum karena telah ditetapkan sebagai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Penetapan sebagai PK BLU ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tentang penetapan status PK BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo. 

Sebagai informasi, satuan pendidikan lingkup KKP menerapkan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory, yang memasukkan Dunia Usaha dan Dunia Industri pada kurikulum pendidikan. Porsinya sebesar 70% praktik dan 30% teori. 

Program studinya yaitu terkait penangkapan ikan, mekanisasi/permesinan perikanan, budidaya ikan, pengolahan hasil perikanan, agribisnis perikanan, patologi perikanan, kelautan, konservasi, ekowisata bahari, dan sebagainya. 

Para lulusan tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga sertifikat keahlian dan kompetensi berstandar nasional dan internasional, yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri. 

Informasi lebih lanjut terkait Pentaru satuan pendidikan lingkup KKP Tahun 2024 dapat diakses pada website resmi https://pentaru.kkp.go.id/

Sumber:

HUMAS BPPSDM – KKP WEB

KKP Siapkan Strategi Pengembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.052/SJ.5/II/2024 

SURABAYA, (21/2) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) tengah menyusun strategi pembangunan SDM unggul sebagai roda penggerak utama Ekonomi Biru. Strategi pengembangan SDM tersebut akan bertumpu pada tiga pilar penting yaitu  pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. 

Hal tersebut dilaksanakan sebagaimana arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BPPSDM KP, yang terselenggara pada 19-21 Februari 2024, di Surabaya. 

Trenggono menegaskan bahwa SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor KP. BPPSDM KP sebagai unit kerja pelaksana pelatihan, penyuluhan, dan pembina dari sekolah tinggi perikanan KKP, berperan besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan KP. 

“SDM unggul berperan penting penting dalam mendukung pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pasalnya, kesehatan laut merupakan sebuah kejayaan untuk umat manusia, karenanya dibutuhkan SDM unggul untuk dapat menjaga keberlanjutan serta kesehatan sumber daya kelautan dan perikanan,” tegas Trenggono. 

Pihaknya pun mendorong BPPSDM KP untuk mengatur strategi jangka panjang dalam membangun SDM KP khususnya terkait penyerapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri, serta meningkatkan sinergi dengan stakeholder terkait. 

“Saya mengapresiasi BPPSDM KP atas terlaksananya Penerimaan 100 persen Anak Pelaku Utama KP pada satuan Pendidikan KP sejak tahun 2023. Harapannya, dengan diberikan bekal ilmu pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman, mereka akan menjadi jawaban atas tantangan pembangunan sektor KP, melalui serapan dunia usaha/dunia industri dan menjadi pelaku utama pembangunan sektor KP yang maju, modern, tanpa mengenyampingkan keberlanjutan ekologi,” ucap Trenggono. 

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta, menerangkan bahwa pihaknya berkomitmen dalam mencetak SDM sebagai roda penggerak utama Ekonomi Biru dengan mengawal terwujudnya pelaksanaan lima program terobosan KKP melalui Program Vocational Goes to Actors (VOGA) dengan SMART Fisheries Village sebagai implementasinya. 

Sebagai Implementasi dalam mendukung SDM Unggul Ekonomi Biru untuk Indonesia sejahtera, Nyoman menuturkan bahwa BPPSDM KP melalui 16 satuan pendidikan (11 perguruan tinggi dan 5 sekolah menengah) dengan jumlah taruna sebanyak 8.292, telah melaksanakan beragam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di berbagai lokasi. 

Di samping itu, melalui dukungan 4.266 penyuluh perikanan, BPPSDM KP juga konsisten dalam menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan untuk penyiapan SDM  KP,  dan melaksanakan sertifikasi kompetensi SDM kelautan dan perikanan sehingga dapat diakui keahliannya baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan standard kompetensi yang berlaku secara internasional dan merujuk Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing cessel Personnel (Konvensi STCW-F 1995). 

BPPSDM KP juga mengembangkan 22 SFV berbasis desa dan UPT dengan mengangkat potensi lokal daerah masing-masing, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. 

BPPSDM KP juga mengembangkan Bale Pelatihan sebagai dukungan pada program Kampung Nelayan Modern (Kalamo), sebagai tempat berkumpul pelaku usaha, pengembangan kelompok/koperasi, pelatihan tematik KP, pengembangan digitalisasi, sertifikasi dan pendampingan penyuluh perikanan di lokasi-lokasi program prioritas KKP untuk secara langsung menyentuh masyarakat KP. 

Pada Rakernis BPPSDM KP 2024, juga dilaksanakan launching Kartu Digital Taruna dan Penerimaan Taruna Baru KKP 2024, penghargaan SDM & UPT terbaik, serta pelepasan perwakilan lulusan satuan Pendidikan KP dan lulusan Pelatihan KP yang telah diterima bekerja di luar negeri. 

Hadir pada Rakernis BPPSDM KP 2024, Pejabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono; Sekretaris Daerah Pemkot Surabaya, Ikhsan; Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Syamsi Hari; Direktur Sistim dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Servulus Bobo Riti; Praktisi Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto; Kepala Divisi Institutional Banking 1, PT. BNI,  Iwan Ariawan; Direktur Utama PT. Teknologi Kartu Indonesia, Arif Arianto; Direktur Utama PT Jala Akuakultur Lestari Alamku, Raynalfie Budhy Rahardjo; Japan Tuna Fisheries Association, Katsuyama; serta pejabat lingkup KKP dan BPPSDM KP.

Sumber:

HUMAS BPPSDM – KKP WEB

KKP Siap Penuhi Permintaan Penempatan AKP dari Indonesia di Kapal Spanyol

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.040/SJ.5/II/2024

VIVERO, (7/2) – Kementerian Kelautan dan Perikanan siap untuk memenuhi permintaan penempatan Perwira Kapal pada kapal perikanan asal Spanyol. Hal tersebut untuk  merespon permintaan dari sejumlah Perusahaan Perikanan dan Asosiasi Perikanan di Spanyol 

“Indonesia dan Spanyol akan segera melakukan pembahasan guna pembaharuan Memorandum of Understanding (MoU) kedua negara dengan memasukkan lingkup kerja sama yang dibutuhkan kedua pihak, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja perikanan di level perwira, nahkoda, dan ahli mesin kapal”, ungkap Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) KKP, I Nyoman Radiarta. 

Nyoman juga menanggapi beberapa kendala terkait dengan kemampuan bahasa Spanyol maupun Inggris, serta pengecekan validasi sertifikat yang dimiliki oleh pekerja Indonesia agar memenuhi kebutuhan aturan dan Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STWCF) 1995. Hal tersebut menjadi salah satu diskusi dengan Cooperative de Armadores de Pesca del Puerto De Vigo (ARVI) yang merupakan perkumpulan pemilik kapal penangkap ikan yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan pengembangan ikan di Vigo. 

“Pemerintah Indonesia siapkan dua skema penerbitan sertifikat yaitu skema portofolio bagi AKP (Awak Kapal Perikanan) yang telah bekerja di Spanyol dan skema non portofolio dan regular. Dalam hal validasi sertifikat AKP dari Indonesia, setelah semua AKP melakukan pembaharuan sertifikat yang sesuai dengan aturan STCWF 1995, keaslian sertifikat dapat di cek melalui laman www.akapi.kkp.go.id,” ujar Nyoman. 

“Terkait kemampuan bahasa, dalam kurikulum pelatihan perikanan di Indonesia, telah ditambahkan materi bahasa Inggris perikanan yang diharapkan dapat menjadi pegangan dasar bagi AKP dari Indonesia,” tambah Nyoman. 

Isu kebutuhan penempatan perwira kapal perikanan asal Indonesia, sebelumnya disampaikan oleh Director Adjunto Puerto De Celeiro, sebuah perusahaan penangkapan ikan di Spanyol, Eduardo Miguez Lopez, mengatakan, AKP dari Indonesia dibutuhkan di Spanyol. Hal tersebut disampaikannya pada pertemuan dengan Delegasi Indonesia, yang terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri, awal bulan ini, di Vivero, Spanyol. Hal senada juga diungkapkan Project Manager Puerto de Celeiro, Manuel Bermudez Diez, pada pertemuan Delegasi Indonesia dengan perusahaan yang berdiri sejak 1994 tersebut. 

“Isu utama sekarang adalah kebutuhan kapal Spanyol untuk pekerja di posisi nahkoda atau skipper karena mayoritas nahkoda di Spanyol sudah mulai memasuki masa pensiun,” ujar Manuel. 

Manuel menambahkan, berdasarkan peraturan Pemerintah Spanyol, untuk dapat menjadi nahkoda di kapal Spanyol harus memenuhi persyaratan aturan perikanan di Spanyol. Dengan demikian, diperlukan adanya kesepakatan antara Indonesia dan Spanyol dalam mengatur terkait pengiriman pekerja AKP untuk menjadi nahkoda serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang diperlukan. 

Sebelumnya diberitakan, delegasi Indonesia melakukan pertemuan di Kota Madrid dengan Confederation Espanola de Pesca/CEPESCA (Konfederasi Perikanan Spanyol), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (Kementerian Pertanian, Perikanan dan Pangan), dan Direktorat Jenderal Keimigrasian Ministerio de Inclusion, Seguridad Y Migraciones. 

Sosialisasi Skema Penerbitan Sertifikat AKP 

Selain melakukan pertemuan dengan perusahaan dan pemerintah, pada kunjungan ke Spanyol ini juga Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta beserta rombongan melakukan pertemuan dan sosialisasi dua skema penerbitan sertifikat AKP merujuk STCW-F 1995 dengan AKP dari Indonesia, baik di Kota Vivero maupun Kota Vivo. 

“Tertib administrasi Awak Kapal Perikanan dari Indonesia harus melalui jalur resmi dan sesuai dengan peraturan negara setempat. Dengan demikian, semua fasilitas, perlindungan, dan jaminan, baik sosial maupun kesehatan, akan sesuai dengan yang seharusnya didapatkan,” ujar Nyoman di hadapan sekitar 51 AKP dari Indonesia di Vivero. 

Nyoman menjelaskan bahwa Salah satu administrasi yang harus dipenuhi di Spanyol ini adalah dokumen sertifikat keahlian yang menunjukkan bahwa sertifikasi tersebut berdasarkan pada STWC-F 1995 dikarenakan Indonesia dan Spanyol telah menandatangani kesepakatan MRA sebagai tindak lanjut ratifikasi STCW-F 1995. 

Nyoman menambahkan terdapat dua skema proses yang bisa ditempuh yaitu skema portofolio dan regular atau non portofolio. Bagi AKP yang telah bekerja di Spanyol, skema Portofolio akan sangat memudahkan karena AKP tidak perlu kembali ke Indonesia untuk melakukan pembaruan sertifikat sebagaimana yang diinginkan pemerintah Spanyol. Bagi AKP yang telah memiliki sertifikat dari Pemerintah Spanyol, el marinero pescador, tetap dapat meningkatkan sertifikasi yang dimiliki menjadi Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN)  dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) Tingkat II melalui aplikasi tersebut, sehingga penyiapan kerja tidak hanya pada jabatan rating namun juga untuk perwira kapal di Spanyol. 

Peserta kegiatan menyampaikan, dengan adanya kemudahan proses secara daring melalui https://akapi.kkp.go.id tentu sangat memudahkan AKP melakukan perubahan sertifikat langsung dari Spanyol. Mereka berharap dapat diberikan informasi lebih lanjut melalui media komunikasi yang ada. 

Nyoman juga mengingatkan kepada AKP peserta kegiatan, jika tidak betah di tempat kerja, agar tidak melarikan diri, karena dapat mengakibatkan hilangnya jaminan keamanan dari perusahaan. Nyoman meminta agar AKP asal Indonesia selalu tertib aturan di negara mana pun berada dan memenuhi semua persyaratan yang diminta guna mendapat perlindungan serta jaminan bekerja yang sesuai. 

“Untuk itu, jika masuk sudah melalui jalur yang benar, keluar juga harus benar. Dibicarakan secara baik dengan pemilik kapal sehingga tidak illegal dan citra PMI akan terus bagus seperti yang sudah terjadi sekarang,” pungkasnya. 

Tak hanya di Indostar, sosialisasi dan pertemuan delegasi Indonesia juga dilakukan dengan AKP dari Indonesia yang bekerja di Puerto De Celeiro, Kota Vivero, dan AKP dari Indonesia yang berada di Kota Vigo.

Sumber:

HUMAS BPPSDM – KKP WEB

IMFBF 2024: Penangkapan Ikan Terukur Buka Peluang Investasi Hulu ke Hilir

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.037/SJ.5/II/2024

JAKARTA, (6/2) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membawa program penangkapan ikan terukur ke ajang international Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024. Program ini diyakini akan membuka peluang investasi dari hulu ke hilir. 

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Tb. Haeru Rahayu menjelaskan bahwa peluang investasi penangkapan ikan terukur sangat luas. Mulai dări industri penangkapan/pengangkutan ikan, pengolahan ikan hingga kegiatan ekspor produk perikanan. 

“Penangkapan ikan terukur ini juga akan menyerap tenaga kerja di berbagai industri perikanan dan tidak menutup kemungkinan pengembangan wisata bahari,” ungkapnya saat menjadi panelis pada IMFBF 2024 di Jakarta, (5/2/2024). 

Lebih lanjut Tb. Haeru menjelaskan implementasi penangkapan ikan terukur akan diterapkan pada 6 zona di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Negara Republik Indonesiaa, khususnya di dua lokasi percontohan dalam zona 3 penangkapan ikan terukur pada tahun 2024. 

“Estimasi potensi multiplier effect pada zona 3 penangkapan ikan terukur akan menyerap 60.000 lebih tenaga kerja. Selain itu akan tumbuh juga industri lain seperti galangan kapal, unit pengolahan ikan, pabrik es, BBM hingga air bersih,” paparnya.

Untuk mendukung implementasi penangkapan ikan terukur, KKP juga menghadirkan modeling kampung nelayan modern (kalamo). Desa Samber-Binyeri, Papua menjadi lokasi yang telah diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada November 2023 dengan nilai pengembangan sebesar Rp22,1 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2024 ini KKP akan melakukan pembangunan kalamo pada 10 lokasi di beberapa provinsi. 

“Dengan adanya kalamo ini, kita harapkan pendapatan masyarakat akan meningkat dengan adanya perbaikan berbagai fasilitas, seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, cold storage, pabrik es hingga sentra kuliner,” imbuhnya. 

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kegiatan yang sama mengatakan IMFBF 2024 mempertemukan lebih dari 300 orang pelaku usaha dari dalam dan luar negeri, perwakilan negara sahabat hingga akademisi. 

“Kita undang negara-negara sahabat karena kita harus menjadi bagian dari global supply chain. Kita hadirkan pula para investor, harapannya sebetulnya kita memberi pandangan kepada investor dalam negeri, dan di sisi lain kita membangun koneksi dengan negara-negara sahabat melalui duta besar tadi, sehingga nantinya kita bisa setara karena produk kita sangat dibutuhkan oleh mereka,” pungkasnya.

Sumber:

HUMAS DJPT – KKP WEB

KKP Didukung K/L dan Perguruan Tinggi Implementasikan Program Ekonomi Biru

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.036/SJ.5/I/2024

JAKARTA, (5/2) – Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan dari sejumlah kementerian/lembaga serta perguruan tinggi, dalam melakukan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melalui program-program berbasis ekonomi biru. 

Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Serta tiga perguruan tinggi masing-masing Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, pada acara Indonesia Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 (IMFBF) di Jakarta, Senin (5/2/2024). 

“Kolaborasi ini akan memperkuat pelaksanaan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan. Kita bisa perbaiki kampung-kampung nelayan, penguatan data masyarakat pesisir, perbaikan infrastruktur perikanan budi daya, dan sebagainya,” ujar Menteri Trenggono usai mengikuti acara IMFBF 2024. 

Trenggono menjelaskan, saat ini KKP menjalankan lima program ekonomi biru sebagai upaya transformasi tata kelola kelautan dan perikanan yang berasaskan pada prinsip ekonomi biru. Program tersebut mencakup kegiatan konservasi, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga penanganan sampah plastik di laut.  

Pelaksanaan lima program ekonomi biru ini untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, peningkatan kualitas dan daya saing produk perikanan di pasar global, pembangunan budi daya perikanan berkelanjutan, serta yang utama memastikan keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan.  

“Dengan Kemendagri misalnya, kita punya program konservasi dan pasti ini bersinggungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir. Kita juga ingin kuat di bidang budi daya, dan bidang-bidang lainnya,” pungkas Menteri Trenggono. 

Sinergitas dengan Kemendagri kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kelautan dan perikanan dan pemerintahan dalam negeri. Sedangkan dengan Kementerian ATR/BPN sinergi dalam pemanfaatan tata ruang untuk kegiatan kelautan dan perikanan. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi langkah KKP yang mengedepankan sinergitas dalam tata kelola kelautan dan perikanan, mengingat besarnya cakupan dan potensi yang ada pada sektor tersebut. 

“Ini akan membuat upaya kita untuk me-manage bidang kelautan dan perikanan lebih sistematis dan lebih kolaboratif, tidak bergerak sendiri-sendiri di bawah koordinasi KKP. Dalam konteks Kemendagri pasti kami akan dukung, terutama dari sisi data kependudukan yang bisa dipakai untuk program-program pemberdayaan nelayan,” ungkapnya. 

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto. Hadi menyampaikan bahwa sinergi dalam pemanfaatan tata ruang bagi kegiatan kelautan dan perikanan perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.  

“Banyak wilayah-wilayah pantai yang berpotensi untuk menjadi tempat budi daya ikan. Oleh sebab itu sinergi dan kolaborasi ini sungguh sangat tepat, yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang di darat dan di laut dengan sinergi dan kolaboari sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha,” bebernya. 

KKP juga menggandeng Kementerian PUPR dalam pelaksanaan sinergi pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan, KKP juga akan meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian. 

“PUPR akan mendukung apa-apa yang direncanakan oleh KKP, terutama untuk perikanan budidaya. Selama ini kita memastikan bahwa produktivitas tambak menjadi semakin baik dengan menyediakan irigasi yang baik. Yang juga penting adalah memastikan membantu KKP agar kawasan-kawasan permukiman nelayan di pesisir dapat diperbaiki,” ujar Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mewakil Menteri PUPR.  

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. “Kami di Kementan selama ini sudah menjalin banyak sekali kegiatan dengan KKP, utamanya budidaya. Insya Allah ke depan bisa lebih kuat lagi karena kita tahu pasar produk perikanan sangat besar untuk ketahanan pangan,” ujar Harvick. 

Selain dukungan aspek teknis pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, KKP juga akan bersinergi dengan BPKP agar pelaksanaan program-program tersebut dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik. 

“Selama ini kolaborasi KKP dengan BPKP sudah berjalan sangat baik, dan hari ini kami mengapresiasi sekali yang dilakukan KKP dan kami sebagai pengawas auditor tentu saja akan selalu mengawal dan mendampingi seluruh program di KKP agar dapat berjalan efektif efisien dan akuntabel,” ujar Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh. 

Sedangkan kerja sama dengan tiga perguruan mencakup implementasi program berbasis ekonomi biru, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan melalui penerapan Tridarma Perguruan Tinggi. 

“Sebagai universitas yang dari dulu mengusung benua maritim Indonesia dalam visi jangka panjang, Unhas akan selalu mendukung penguatan, pengembangan sektor kelautan dan maritim,” ujar Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa.

Sumber:

HUMAS BPPSDM – KKP WEB

Indonesia-Spanyol Sepakat Tingkatkan Jaminan Perlindungan Awak Kapal Ikan Asal Indonesia

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.032/SJ.5/I/2024

MADRID, (2/1) – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Spanyol berkomitmen untuk terus meningkatkan jaminan perlindungan bagi Anak Buah Kapal Ikan asal Indonesia yang bekerja di Spanyol. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tindaklanjut Mutual Recognition Agreement (MRA) of Certification of Fishing Vessel Personnel yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Spanyol.  

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam lawatannya ke Spanyol membicarkan sejumlah isu strategis terkait dengan implementasi MRA tersebut termasuk  yang terkait dengan sertifikasi bagi awak kapal ikan asal Indonesia.  

“Misi lawatan ini adalah menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menyediakan sertifikasi rating sesuai standar IMO (International Maritime Organization) STCWF (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) 1995 untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari pihak terkait di Spanyol sehingga dapat dipersiapkan lebih baik lagi dalam penyediaan sertifikasi ABK (Anak Buah Kapal) sesuai peraturan yang berlaku di Spanyol,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) KKP I Nyoman Radiarta sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia (RI) saat melaksanakan kunjungan ke Spanyol pada 30 Januari. 

Nyoman menyampaikan, dalam menjawab kebutuhan sertifikasi yang merujuk pada STCWF1995, Pemerintah RI memberikan dua pendekatan skema, yaitu skema portofolio dan skema regular atau non portofolio. Dua pendekatan penerbitan sertifikat ini menjadi solusi terbaik dalam memenuhi persyaratan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh ABK Indonesia yang ingin terus bekerja atau akan bekerja di kapal perikanan Spanyol. 

“Skema portofolio merupakan proses re-akreditasi sertifikat yang telah dimiliki ABK Indonesia yang sedang bekerja di Spanyol dan ingin meneruskan pekerjaanya. Sedangkan skema regular atau on portofolio adalah bagi mereka yang baru akan mendaftar untuk bekerja di kapal perikanan Spanyol”, terang Nyoman. 

Nyoman juga menambahkan bahwa Pemerintah RI telah mempersiapkan dua link website yang dapat digunakan untuk melakukan validasi keaslian sertifikat yang diterbitkan Indonesia sehingga Pemerintah Spanyol dapat secara langsung melakukan pengecekan kembali terhadap semua dokumen yang diusulkan ABK Indonesia di Spanyol. Link tersebut adalah https://akapi.kkp.go.id/auth/login dan https://pelaut.dephub.go.id. Selain itu Nyoman juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi langsung ke ABK Indonesia yang saat ini sedang bekerja di Spanyol terkait skema portfolio sertifikasi agar dapat memenuhi standar yang diperlukan oleh Pemerintah Spanyol sebagaimana disepakati dalam MRA. 

Upaya Pemerintah Indonesia tersebut mendapatkan apresiasi dari Confederation Espanola de Pesca (CEPESCA), konfederasi perikanan Spanyol, Sekretaris Jenderal CEPESCA Javier Garat Perez menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sangat fokus pada isu sertifikasi dan berharap pelaksanaan MRA ini bisa mempercepat proses sertifikasi pekerja migran. 

“Program yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sangat bagus dalam menjawab masalah sertifikasi sejak diratifikasinya STCWF 1995 dimana Spanyol sangat berharap keahlian ABK yang bekerja di kapal mereka harus sesuai dengan sertifikasi yang disampaikan,” ujar Javier. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Pertanian, Perikanan dan Pangan, melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Perikanan dan Budidaya Perairan, Aurora de Blas Carbonero. 

“Saya menyampaikan terima kasih dan memberikan tanggapan positif mendukung atas upaya Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan isu sertifikasi ABK Indonesia agar dapat bekerja dengan baik di Spanyol dan pihaknya juga sudah berdiskusi juga dengan CEPESCA dalam pemenuhan kebutuhan SDM di kapal perikanan Spanyol,” kata Aurora. 

Terkait dengan perlindungan pekerja Migran di Spanyol, Direktorat Jenderal Keimigrasian Ministerio de Inclusion , Seguridad Y Migraciones untuk mendapatkan input terkait peraturan yang berlaku di Spanyol untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

“Dengan adanya MRA antara Indonesia dan Spanyol diperlukan informasi yang lebih detail terkait persyaratan administrasi apa saja yang diperlukan PMI jika akan bekerja di Spanyol, sehingga mendapatkan jaminan dan perlindungan sesuai perundang-undangan,” ujar Nyoman. 

Pihak Direktorat Jenderal Keimigrasian menyampaikan, saat ini telah ada kemudahan administrasi bagi PMI khususnya ABK yang bekerja di Spanyol dan yang sudah memiliki sertifikasi sesuai dengan STCWF 1995, di mana pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri RI.

Sumber:

HUMAS BPPSDM – KKP WEB