Sarana dan Prasarana

1.  Fasilitas Utama
      Fasilitas utama pendidikan yang dimiliki oleh APB, antara lain :

  •  Kapal Latih (3 buah);
  •  Laboratorium Dasar;
  •  Laboratorium Maritime English;
  •  Laboratorium Global Maritime Distress and Safety System
  •  Simulator Penangkapan Ikan & Navigasi;
  •  Workshop Alat Tangkap (Fishing Gear);
  •  Workshop Basic Safety Training;
  •  Worskhop mesin;
  •  Workshop Mesin Pendingin;
  •  Laboratorium Komputer dan NOAA;
  •  Perpustakaan;
  •  Dermaga Kapal Latih;
  •  Fire Ground, dll.

2. Fasilitas pendukung
     Fasilitas pendukung terdiri dari bangunan kantor, ruang pengajar, Balai  Taruna (Auditorium), Ruang Rapat, Rumah Tamu, Asrama Taruna, Ruang Makan, fasilitas olah raga, fasilitas ibadah (gereja dan masjid), akses internet dan lain-lain.

Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran Taruna/i

Profil Akademik

Politeknik KP Bitung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Politeknik KP Bitung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Politeknik KP Bitung menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
  2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
  3. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  4. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
  5. Pengembangan sistem penjaminan mutu;
  6. Pelaksanaan pembinaan karakter;
  7. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
  8. Pengelolaan kesejahteraan taruna, dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
  9. Pelaksanaan pengawsan internal;
  10. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya;
  11. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha kerumahtanggaan, evaluasi, dan pelaporan.

Politeknik KP Bitung menyelenggarakan program pendidikan Diploma Tiga (D3) dengan program studi:

  1. Teknik Penangkapan Ikan (TPI)
  2. Mekanisasi Perikanan (MP)
  3. Teknik Pengolahan Produk Perikanan (TPPP)

Beban studi yang harus diambil oleh taruna/taruni tiap semester disusun dalam bentuk paket, sehingga yang bersangkutan harus mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan. Jumlah SKS yang diambil oleh taruna/taruni per semester telah ditentukan dalam silabi/kurikulum pendidikan yang berlaku, yang lebih menekankan pada kemampuan teknis dibandingkan sains murni.

Kegiatan pendidikan meliputi:

  1. Klasikal/ Teori
  2. Praktikum/ Praktek Kompetensi/ PKL/ KPA
  3. Kegiatan pembinaan fisik, mental, dan disiplin taruna/taruni (fismendis)

Lama studi program Diploma Tiga adalah 3 (tiga) tahun dan selama-lamanya 4 (empat) tahun termasuk masa mengulang bagi taruna/taruni yang tidak lulus semester/ naik tingkat. Khusus taruna tingkat I (satu) yang dinyatakan tidak lulus, tidak dapat melanjutkan pendidikan (Drop Out).

Lulusan Program Diploma Tiga diberikan hak menggunakan gelar akademik yaitu Ahli Madya Perikanan (A.Md.Pi).

Selain mendapatkan Ijazah D.III, lulusan Politeknik KP Bitung dilengkapi dengan sertifikat keahlian:

  1. Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat-I (ANKAPIN-I) untuk Prodi TPI
  2. Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat -I (ATKAPIN-I) untuk Prodi MP
  3. Basic Safety Training (BST) untuk Prodi TPI dan MP
  4. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) untuk Prodi TPPP
  5. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk Prodi TPPP
  6. Sertifikat Kompetensi dari BNSP

Visi dan Misi

Visi :

Mewujudkan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Kompeten, Bermoral, Profesional, Terunggul menuju Indonesia sebagai poros maritime tahun 2024”.

Misi :

  1. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dinamis, dan kompetitif bertaraf internasional sesuai konvensi Standards of Training Certification and Watchkeeping, Code of Conduct responsibility fisheries, dan undang-undang yang berlaku menuju Indonesia sebagai Poros Maritim;
  2. Meningkatkan kualitas penelitian terapan  kelautan dan perikanan yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat;
  3. Meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat pesisir dan pulau-pulau  kecil;
  4. Meningkatkan kualitas / kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  5. Melengkapi dan menyempurnakan kualitas/kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai standar internasional;
  6. Melaksanakan pengadiministrasian dan mempertahankan manajemen mutu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta mengaplikasikan manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan berbudaya pelayanan prima;
  7. Menjalankan kebijakan dan tugas-tugas Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;

Sejarah

Cikal bakal berdirinya Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung bersawal dari Sekolah Perikanan Laut (SPL) yang didirikan pada tahun 1957. Sekolah ini dikelola oleh Biro Perikanan Laut Sulawesi Utara dan berlokasi di Jalan Siswa Manado, dengan menyelenggarakan pendidikan dibidang penangkapan ikan setingkat SLTP, dibawah pimpinan Kepala Sekolah : 1. Bapak Bonifasius Watuseke (1957-1960), 2. Bodewein Tungka (1960-1962).

Tanggal 1 September 1962 sekolah ini ditingkatkan statusnya menjadi sekolah menengah atas dengan berganti nama Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPM) Manado dibawah pengelolaan Departemen Pertanian sesuai surat keputusan Menteri Pertanian Nomor : 113/2P/2240/1 tanggal 14 Juni 1962 tentang pendirian SUPM Negeri Manado dengan menyelenggarakan program studi penangkapan ikan dan pada tahun 1976 membuka program studi mesin perikanan. 

Pada tahun 1982 (SUPM) Manado berpindah lokasi dari Manado ke Bitung dan mulai aktif menyelenggarakan pendidikan pada tanggal 3 Januari 1983. Pada tanggal 14 April 1984 SUPM berganti nama menjadi SUPM Negeri Manado di Aertembaga. Tahun 1988 SUPM Negeri Manado berganti nama menjadi Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Bitung dengan membuka program studi baru yaitu Budidaya Perikanan. Selama perjalanan SUPM Negeri Manado dipimpin oleh :

  1. Bapak Bodewein Tungka (1962-1971)
  2. Bapak Zakarias Gerung (1971-1991)
  3. Bapak Ir. Mulyono Sartiman (1991-1995)
  4. Bapak Ir. Dedy Heryadi Sutisna, MS (1995-2000)

Melalui SK Mendikbud nomor 50076/MPK/PP/99 tanggal 5 September 1999; perihal Persetujuan Pendirian Akademi Perikanan Bitung telah diterbitkan, persetujuan Organisasi dan Tatakerja Akademi Perikanan Bitung oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 489/MKWASPAN/PP/99. Dengan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1098/Kpts/OT.210/10/1999 tentang organisasi dan tata kerja Akademi Perikanan Bitung.

Dalam perkembangannya pada periode pemerintahan kabinet bersatu jilid 1 Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) maka  Akademi Perikanan Bitung secara otomatis dibawah pengelolaan Departemen Kalautan dan Perikanan. Dengan surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : 264/M.PAN/10/2002 tanggal 8 Oktober 2002 dan Surat Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.54/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perikanan Bitung dengan menyelenggarakan program studi Teknologi Penangkapan Ikan dan Mesin dan Peralatan Perikanan.

Dalam perkembangannya Akademi Perikanan Bitung dipimpin oleh :

  1. Ir. Dedy Heryadi Sutistna, MS (1998-2002)
  2. Ir. Tatang Taufiq Hidayat, MS (2002-2004)
  3. Endang Suhaedy, A.Pi, MM, M.Si (2004-2008)
  4. Ir. Samuel Hamel, M.Si (2008-2014)

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 55/PERMEN-KP/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, dan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 4 Juli 2014 di Sidoarjo, Surat  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.04/SJ-KKP/KP.430/I/2015, tanggal 13 Februari 2015 telah ditetapkan Ir. Samuel Hamel, M.Si sebagai Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang pertama :

Politeknik KP Bitung telah dipimpin oleh :

  1. Ir Samuel hamel, M.Si (2014-2015)
  2. Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, S.Pi, M.Si (2016)
  3. Dr. M. Hery Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si (2017)
  4. Ir. Adi Suseno, M.Si (2018 – 2021)
  5. Daniel H. Ndahawali, S.Pi, M.Si (April 2021 – Sekarang)

Bertemu Dubes Prancis, Menteri Trenggono Ungkap Pentingnya Menjaga Kesehatan Laut

SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor: SP.503/SJ.5/V/2021

JAKARTA (19/5) – Kesehatan laut menjadi isu yang disoroti di Indonesia, bahkan dunia. Salah satu langkah penanganan yang dilakukan saat ini adalah dengan merehabilitasi wilayah pesisir. Isu ini menjadi salah satu perhatian Indonesia dan Prancis.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Duta Besar Prancis Olivier Chambard yang didampingi oleh beberapa pihak dari Prancis, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (19/5/2021).

“Kita sangat concern soal ocean health, juga soal pesisir, kita rehabilitasi dengan menanam mangrove, itu menjadi target kita,” ungkap Menteri Trenggono.

Tidak hanya mengedepankan kesehatan laut, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa ekonomi bisa maju bersamaan dengan mempertahankan kesehatan laut. Ia berkomitmen membangun sektor kelautan dan perikanan dengan mengimplementasikan ekonomi biru. Sisi keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan menjadi fokusnya dalam membangun sektor ini.

“Saya yakin kesehatan laut itu tanggung jawab semua di dunia,” ujarnya.

Duta Besar Prancis, Olivier Chambard, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KKP tersebut. Ia menyampaikan bahwa Prancis pun ingin berkontribusi dalam menyelamatkan wilayah pesisir bersamaan dengan peningkatan perekonomian masyarakat, dan mengurangi efek rumah kaca.

Selain berdiskusi tentang kesehatan laut, dalam pertemuan ini Menteri Trenggono menyampaikan usulannya untuk memperkuat kerja sama dengan Prancis dalam sektor kelautan dan perikanan, diantaranya yaitu pembangunan eco-fishing port, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan internasional, pengembangan shrimp estate, real time sea use monitoring system untuk manajemen ruang laut, hingga dana hibah untuk riset.

Sebagai informasi, pada tahun 2017 Indonesia dan Prancis telah menanda tangani Letter of Intent (LoI) dalam rangka kerja sama kelautan dan perikanan. Kerja sama tersebut meliputi pencegahan, penghalangan dan penghapusan IUU Fishing, promosi investasi pengolahan produk perikanan, perluasan akses pasar bagi produk perikanan Indonesia, hingga pertukaran informasi dan teknologi. Selain itu, MoU tentang Kerja Sama Riset Kelautan dan Perikanan antara BRSDM KKP dan IRD (Research Institute for Development) Prancis telah dijalin pada tahun 2019 sebagai perjanjian turunan dari LoI tersebut.

Terbaru, the Agence Française de Développement (AFD) Prancis dengan Ditjen Perikanan Tangkap KKP telah membidik beberapa pelabuhan untuk dikembangkan menjadi eco-fishing port. AFD bahkan telah melakukan feasibility study di beberapa pelabuhan tersebut. Program ini pun telah tercantum dalam Green Book/DRPPLN (Dokumen Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) Tahun 2020 sesuai Kepmen PPN/Bappenas Nomor 65 Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan visi Menteri Trenggono untuk menciptakan pelabuhan yang higienis.

Menteri Trenggono berharap kerja sama riset dan pembangunan kapasitas serta transfer teknologi yang telah dijalin oleh Indonesia dan Prancis dapat terus ditingkatkan oleh kedua belah pihak, baik antara KKP dengan AFD dan IRD, maupun dengan kementerian/lembaga Prancis lainnya.

Selain membahas kerja sama yang ingin dijalin antara KKP dan Prancis, Duta Besar Prancis pun mengungkapkan rencana Menteri Kelautan Prancis, Annick Girardin untuk mengunjungi Indonesia, salah satunya untuk bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka penguatan kerja sama kelautan dan perikanan. Bentuk-bentuk kegiatan kerja sama kelautan dan perikanan yang akan dijalin oleh Indonesia dan Prancis diharapkan dapat disepakati pada pertemuan kedua Menteri dimaksud.

Sumber : BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagikan Paket Ramadhan 1,5 Ton Ikan Beku, Menteri Trenggono: Ramaikan Lebaran dengan Menu Ikan

SIARAN PERS 
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
Nomor: SP. 489/SJ.5/V/2021

JAKARTA (10/5) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan 1,5 ton ikan beku dan ratusan paket produk olahan ikan untuk para pekerja dan warga yang bermukim di sekitaran kantor kementerian. Pembagian ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H merupakan bagian dari program Bulan Mutu Karantina (BMK) yang setiap tahun digelar oleh KKP. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menemui langsung warga dan pekerja penerima paket bantuan ikan. Penyerahan dilakukan secara simbolik di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Senin (5/10/2021). 

“Semoga ini bisa membantu bapak dan ibu untuk memenuhi kebutuhan pangan Lebaran,” ujar Menteri Trenggono. 

Paket bantuan dikemas dalam styrofoam berukuran besar, berisikan ikan beku masing-masing 3 kilogram serta produk olahan ikan. Ikan beku terdiri dari ikan jenis mackarel dan ikan bandeng. 

Warga penerima bantuan merupakan warga tiga Rukun Tetangga (RT) yang bertempat tinggal di sekitaran kantor KKP. Sedangkan pekerja terdiri dari petugas keamanan, petugas kebersihan dan teknisi yang sehari-hari bekerja di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Menteri Trenggono mengimbau warga dan para pekerja untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, baik ketika bekerja maupun saat berada di tengah masyarakat. “Tolong protokol kesehatan tetap dijaga ya,” imbaunya. 

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina yang turut mendampingi Menteri Trenggono mengatakan, penyelenggaraan Bulan Mutu Karantina (BMK) tahun ini merupakan yang ke-6 kalinya digelar. 

Pelaksanaanya setiap tahun melibatkan 47 kantor perwakilan BKIPM di seluruh Indonesia dan rangkaian kegiatan di dalamnya meliputi BKIPM peduli sosial, BKIPM peduli lingkungan, dan BKIPM peduli pelayanan publik. 

Kegiatan tersebut, kata Rina, dilatarbelakangi perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dan partisipasi dalam hal perkarantinaan ikan dan mutu keamanan hasil perikanan. 

“Kemudian sebagai upaya menyerap hasil perikanan di lapangan. Dengan mengkonsumsi ikan sehat dan bermutu yang merupakan salah satu sumber asupan protein yang tinggi sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh sehingga mengurangi risiko warga terpapar virus corona,” ungkapnya. 

Sampai dengan hari ini, BMK ke-6 dengan tema ‘Ikan Sehat Bermutu Untuk Mendukung Pemenuhan Protein Masyarakat’ telah dilaksanakan di 45 lokasi kabupaten/kota dari 87 lokasi yang direncanakan. Jumlah bantuan yang disalurkan sebanyak 26.490 paket dengan total volume 34 ton produk perikanan. Penerima manfaat terdiri dari pondok pesantren, dan masyarakat umum. 

Sementara itu, Puji Lestari seorang warga penerima mengaku senang mendapat bantuan paket ikan dari KKP. Ikan yang didapat akan diolahnya menjadi hidangan berbuka puasa dan lebaran untuk disantap bersama keluarga. 

“Lumayan banyak (ikannya), jadi bisa untuk berbuka dan sepertinya sampai juga untuk lebaran. Ini sangat membantu sekali untuk gizi warga di sini,” ungkapnya. 

Sumber : BIRO HUMAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI